Topik: DPR
Kumpulan 16 berita BeritaFlash tentang DPR.
Berita terbaru
- Pemakzulan Gibran Dinilai Sulit, Putusan MK Bukan Dasar Impeachment — Legislator Golkar menilai putusan MK soal ijazah Gibran tak bisa jadi dasar pemakzulan; NasDem membantah surat usulan impeachment yang beredar adalah benar.
- Putusan MK soal Ijazah Gibran: Bola di DPR, Wacana Angket dan Pemakzulan — MK tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran dan menyerahkan tindak lanjut ke lembaga lain; DPR didesak menindaklanjuti lewat angket hingga pemakzulan.
- Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tak Ada Bukti Lulus SMA, Bola di DPR — MK tak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran meski menolak gugatan PHPU Denny Indrayana; nasib Wapres kini bergantung konsensus partai di DPR.
- UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan: Pesangon 0,5 Kali Dihapus — DPR sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026: pesangon 0,5 kali dihapus, perusahaan dilarang tahan ijazah pekerja.
- Demo Buruh Kepung DPR: 20 Ribu Massa Kawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan — Ribuan buruh KBPBI dan ASPEK menggeruduk Gedung DPR mengawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan; 4.998 personel gabungan disiagakan tanpa senjata api.
- APBN 2027 Sah: Belanja Negara Rp4.106 Triliun, Defisit Dijaga 2,4 Persen PDB — DPR mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.106,26 triliun dan pendapatan Rp3.435,10 triliun; defisit dijaga 2,4 persen PDB.
- DPR Panggil Ombudsman dan Kalapas Cibinong Bahas Kamar Mewah — Komisi XIII DPR rapat dengan Ombudsman RI, Dirjen Pemasyarakatan, dan Kalapas Cibinong membahas temuan kamar mewah berstandar apartemen di lapas.
- RUU Perampasan Aset: Pengamat Ingatkan Illicit Enrichment Dibahas Hati-hati — Pengamat ingatkan RUU Perampasan Aset dan wacana pasal illicit enrichment harus dirumuskan hati-hati agar tidak langgar hak warga negara.
- RUU Perampasan Aset: Guru Besar FHUI Beri 13 Catatan Kritis — Dewan Guru Besar FHUI memberi 13 catatan kritis atas RUU Perampasan Aset, menekankan safeguards kuat, pembuktian hati-hati, dan perlindungan pihak ketiga.
- RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas DPR, Dibahas Sampai Masa Reses — Komisi III DPR menegaskan RUU Perampasan Aset super prioritas, siapkan 8 hari kerja di masa reses, target ketok palu paripurna 15 Desember 2026.
- DPR Sahkan 15 UU Kabupaten Kota di Kalimantan, Bukan Pemekaran Wilayah — Rapat paripurna DPR mengesahkan 15 RUU kabupaten/kota di Kalbar, Kalteng, dan Kalsel menjadi UU untuk menyesuaikan dasar hukum dari UUDS 1950 ke UUD 1945.
- UU Reforma Agraria Disahkan DPR, Atur Redistribusi Tanah dan Lembaga Baru — Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang, disambut sorak 139 delegasi petani dan masyarakat sipil di ruang sidang.
- Revisi UU Pemilu Jadi Ujian Konsistensi DPR Menjelang Siklus Elektoral Baru — Pembahasan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah menempatkan DPR dan pemerintah di bawah tekanan waktu serta sorotan publik.
- Revisi UU Pemilu Jadi Ujian Konsistensi DPR Menjalankan Putusan MK — Dua putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas memaksa pembentuk undang-undang merombak desain pemilu sebelum 2029, namun pembahasannya berjalan lamban.
- Ambang Batas Parlemen Kembali Diperdebatkan Menjelang Revisi Undang-Undang Pemilu — Sejumlah partai politik dan akademisi mendorong penurunan ambang batas parlemen menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan angka empat persen…
- Revisi Paket UU Politik Menguat, Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Jadi Sorotan — Pembahasan revisi undang-undang bidang politik kembali mengemuka di parlemen seiring kebutuhan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang…
Kategori
Arsip berita