Berita Hukum Terkini
Perkembangan hukum & peradilan
Berita terbaru
- Dedi Congor, Eks Kepala Bea Cukai Marunda Penerima Setoran Rp30 M yang Dikira Orang BIN Jadi Tersangka KPK
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, DPR Dorong PPATK Lacak Aliran Dana
- Geledah 6 Perusahaan Terafiliasi PT Djarum, KPK: Terkait Kasus Cukai Rugikan Negara Triliunan
- Sidang Silmy Karim: Jaksa Ungkap Setoran Rp40 Juta per Minggu untuk Menteri Dengan Kode 'RAMA'
- Silmy Karim Didakwa Pemerasan Rp168,9 Miliar Terkait Izin Tinggal WNA — Mantan Wamen Imipas Silmy Karim didakwa memeras pemohon izin tinggal WNA Rp168,9 miliar dan terima gratifikasi Rp33,9 miliar di Tipikor Jakarta.
- Pengacara Gibran Pamer Ijazah SD hingga S1 di PTUN, Denny Indrayana Walk Out
- Polisi Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla dan Rekomendasikan Pencabutan Izin 23 Korporasi
- Korupsi kuota haji: BPK ungkap 18 penyimpangan di sidang Yaqut — Auditor BPK beberkan 18 penyimpangan dan fee percepatan Rp143,9 miliar di sidang korupsi kuota haji tambahan yang menjerat eks Menag Yaqut.
- Pembunuhan istri siri dan anak di Madiun: kronologi, motif, ancaman hukuman mati — Polisi ungkap kronologi pembunuhan istri siri dan balita 4 tahun di Madiun oleh suami sirinya, motif, cara hilangkan jejak, dan ancaman hukuman mati.
- Majelis Hakim Tolak Eksepsi Febrie Adriansyah
- Laboratorium Sabu Terbesar di Indonesia Dibongkar di Aceh, 1,2 Ton Diamankan — Polri, BNN, dan Bea Cukai menggerebek lima lokasi di Aceh dan menyita 1,2 ton sabu dari jaringan internasional yang dikendalikan ahli kimia asal China.
- Tahan 7 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Sebut Peluang Pengembangan ke Pemprov Terbuka
- KUHP Baru Berlaku 2026, Kesiapan Aparat dan Aturan Turunan Jadi Sorotan — Masa transisi tiga tahun KUHP Nasional segera berakhir, namun sejumlah kalangan menilai harmonisasi aturan pelaksana dan pelatihan penegak hukum masih…
- Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, Tiga Berstatus PMA — Kapolri mengumumkan 11 korporasi tersangka kebakaran hutan dan lahan; Bareskrim tengah menelusuri pemilik dan pemegang saham untuk ditetapkan sebagai…
- KUHP Nasional Berlaku 2026, Kesiapan Aparat dan Lapas Jadi Sorotan — Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergantian warisan kolonial, namun kesiapan teknis penegak…
- KUHP Nasional Berlaku, Aparat Hukum Diuji Terapkan Paradigma Pemidanaan Baru — Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pergeseran dari pemidanaan retributif ke keadilan korektif, namun kesiapan aparat dan peraturan turunan…
- Kasus Perkelahian Anggota DPRD Pekanbaru Mandek 2 Bulan, Polisi: Tunggu Izin Gubernur Riau — Dua anggota DPRD Kota Pekanbaru terlibat perkelahian di Terminal 3 Soekarno-Hatta; Polresta Bandara tertahan menunggu izin Gubernur Riau sejak Agustus.
- Bharatu Valdo Tewas Ditembak Junior di Mako Polairud Pondok Cabe — Bharatu Laurentius Valdo tewas ditembak dan disabet senjata tajam di Mako Polairud Pondok Cabe; Bharada AR ditahan, motif diduga masalah pribadi.
- Pabrik Tramadol Ilegal di Bandung Digerebek, Mampu Cetak 8 Juta Butir Sehari — Polda Jabar membongkar pabrik tramadol dan hexymer ilegal di Bizpark Kopo, Bandung; lima tersangka ditangkap dan bahan baku untuk 256 juta butir disita.
- Napoleon Bonaparte Meninggal, Eks Kadivhubinter Terpidana Red Notice — Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte, eks Kadivhubinter Polri terpidana red notice Djoko Tjandra, meninggal Minggu (18/10/2026); dimakamkan Senin di TMPN Cikeas.
- Razia Bareskrim-BNN di PIK dan Jakarta Timur, 9 Orang Positif Narkoba — Bareskrim Polri dan BNN merazia kelab malam di PIK dan Jakarta Timur pada Minggu dini hari; sembilan orang positif etomidate dan sabu.
- Nadiem Makarim Ajukan Kasasi atas Vonis 9 Tahun Kasus Chromebook — Tim hukum Nadiem Makarim resmi ajukan kasasi ke Mahkamah Agung, bongkar 5 kekeliruan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI soal korupsi pengadaan Chromebook.
- Bupati Klaten Ditahan KPK: Kode AMIDIS Rp400 Juta Hapus Temuan BPK — KPK menahan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi terkait pengondisian audit LKPD Klaten 2025 dengan kode AMIDIS.
- KPK Tahan 5 Tersangka Korupsi Dana Bencana BNPB, Termasuk Adik Kepala BNPB — KPK menetapkan 5 tersangka korupsi dana siap pakai BNPB, termasuk Bima Setyawan, adik Kepala BNPB Suharyanto, dengan barang bukti Rp5,47 miliar.
Kategori
Arsip berita