PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Lintas Profesi, Mulai 2027
DPR dan pemerintah sepakat mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi mulai 1 Januari 2027, dengan kesempatan seleksi CPNS.
Oleh Adi Rahmadi · · Politik

Rangkuman
- PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu lintas profesi: guru, dosen, damkar, Satpol PP, nakes, tenaga teknis
- Berlaku bertahap mulai 1 Januari 2027; pendaftaran CPNS direncanakan dibuka November 2026
- Pemerintah pertimbangkan pengaturan khusus batas usia untuk seleksi CPNS di bidang tertentu
JAKARTA — Kabar baik datang bagi jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di seluruh Indonesia. DPR bersama pemerintah resmi menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi, dalam rapat finalisasi penataan kepegawaian di gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
"Hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai rapat, dikutip Detik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pembahasan ini menindaklanjuti aspirasi yang diterima DPR mengenai status kepegawaian guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya, termasuk permintaan kesempatan mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Cakupan profesi yang diuntungkan kebijakan ini sangat luas. Prasetyo merinci, peningkatan status berlaku bagi guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan dan medis, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya. Menurutnya, keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan. "Yang pertama, sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Memang pada saat itu masih sebatas untuk tenaga PPPK paruh waktu yang di tenaga pendidikan atau guru. Nah, setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi," jelasnya, dikutip Liputan6.
Pegawai yang telah diangkat menjadi PPPK penuh waktu juga diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Menariknya, pemerintah mempertimbangkan pengaturan khusus terkait persyaratan usia untuk bidang tertentu. "Kita juga akan memikirkan untuk memberikan semacam pengaturan khusus, oleh karena ada beberapa yang memang secara realita di lapangan kita membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus, terutama yang berkenaan dengan masalah batasan usia," ujar Prasetyo. Ia menegaskan syarat usia merupakan salah satu ketentuan dalam seleksi PNS, sehingga sejumlah bidang pekerjaan yang membutuhkan akan mendapat perlakuan khusus.
Kesepakatan itu juga mencakup perpanjangan masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam dapodik serta guru di lingkungan Kementerian Agama, yang kontraknya berakhir Desember 2026. Perlakuan serupa diberikan kepada tenaga kesehatan dan medis.
Seluruh keputusan akan dilaksanakan bertahap mulai 1 Januari 2027. Pemerintah juga merencanakan pembukaan pendaftaran CPNS pada November 2026 dengan memperhatikan kemampuan fiskal. Menutup keterangan, Dasco menegaskan komitmen DPR untuk terus menampung aspirasi dan bekerja bersama pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat.
Sebelumnya, perjuangan status PPPK paruh waktu telah bergulir sepanjang 2026, dengan puncak penentuan nasib pada September 2026. Anggota Komisi X DPR Cucun Ahmad Syamsurijal sempat mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan PPPK paruh waktu kehilangan kepastian setelah September. Kesepakatan Jumat ini menjawab penantian panjang ratusan ribu pegawai, dengan estimasi sekitar 230 ribu guru PPPK paruh waktu berpeluang beralih status tanpa tes pada APBN 2027, sesuai pembahasan Komisi X DPR dan pemerintah yang dilaporkan Kompas.
Sumber
- DPR dan Pemerintah Sepakati PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi Jadi Penuh Waktu — Detik
- PPPK Berpeluang Dapat Perlakuan Khusus Batas Usia untuk Jadi PNS — Liputan6
- Pemkot Pekanbaru Segera Usulkan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu — Kumparan
Topik
Berita terkait
- Ambang Batas Parlemen Kembali Diperdebatkan Menjelang Revisi Undang-Undang Pemilu
- Revisi UU Pemilu Jadi Ujian Konsistensi DPR Menjalankan Putusan MK
- Revisi UU Pemilu Jadi Ujian Konsistensi DPR Menjelang Siklus Elektoral Baru
- UU Reforma Agraria Disahkan DPR, Atur Redistribusi Tanah dan Lembaga Baru
- RUU Perampasan Aset: Guru Besar FHUI Beri 13 Catatan Kritis