Setelah 18 Tahun Mangkrak, DPR Sahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi
Aset pelaku korupsi, bandar narkoba, hingga penipu investasi bodong kini bisa dirampas negara, bahkan tanpa putusan pidana untuk aset minimal Rp1 miliar.
Oleh Adi Rahmadi · · Hukum

Rangkuman
- DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Senayan, Kamis (19/11/2026), dihadiri 254 anggota.
- RUU ini menempuh jalan panjang 18 tahun sejak mulai dibahas 2008; Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pengesahan bukan karena desakan, melainkan hasil kerja matang lewat 87 rapat dengar pendapat dan 15 kunjungan kerja.
- UU ini memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana untuk aset bernilai minimal Rp1 miliar dalam kondisi tertentu, dengan pengawas independen yang ditunjuk presiden dan disetujui DPR.
JAKARTA — Penantian panjang 18 tahun berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 254 anggota, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. "Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan, yang disambut jawaban "Setuju" dari forum paripurna, dikutip dari Detik.
Perwakilan pemerintah yang hadir antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.
Puan menegaskan pengesahan ini bukan karena desakan pihak mana pun. "Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucapnya, dikutip dari Antara. Ia memaparkan penyusunan RUU mengedepankan partisipasi publik bermakna: setidaknya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, 15 kunjungan kerja di 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan, serta penelaahan agar tidak tumpang tindih dengan KUHP dan KUHAP.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyebut beleid ini buah penantian rakyat selama 18 tahun. "Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," kata perwakilan Fraksi PKS Nasir Djamil dalam kesepakatan tingkat satu yang dipimpin Dasco pada Rabu (18/11), dikutip dari CNN Indonesia. Habiburokhman secara khusus berterima kasih kepada Sufmi Dasco Ahmad yang sejak Agustus 2025 meminta Komisi III "gas pol" menuntaskan RUU tersebut.
Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan ruang lingkup tindak pidana yang diatur. Selain korupsi, perampasan aset juga menyasar tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas — misalnya investasi bodong yang korbannya kerap mengadu ke Komisi III.
Salah satu terobosan utama UU ini adalah perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana. Berdasarkan draf Pasal 6 yang diterima Kumparan, mekanisme itu dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau yang tidak diketahui keberadaannya — dengan syarat aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar. Perubahan nilai minimum aset selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Untuk mencegah penyalahgunaan, UU ini mengedepankan asas keadilan dan pemulihan. "Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman. UU juga mengatur pembentukan badan pengelola aset rampasan serta perlindungan bagi pelapor beriktikad baik dari tuntutan pidana maupun perdata.
Pengesahan ini menandai babak baru upaya pengembalian kerugian negara. Dengan payung hukum ini, aset hasil kejahatan — dari koruptor hingga bandar judi online dan penipu travel umrah — dapat dirampas negara dan dikelola untuk kepentingan publik, termasuk pemulihan bagi korban.
Sumber
- Tok! RUU Perampasan Aset Disahkan Jadi Undang-Undang — Detik
- 18 Tahun Mangkrak, RUU Perampasan Aset Disahkan Paripurna DPR Hari Ini — CNN Indonesia
- Puan: Pengesahan RUU Perampasan Aset bukan karena desakan — Antara
- Ini ruang lingkup pidana dalam RUU Perampasan Aset yang disetujui DPR — Antara
- UU Perampasan Aset Atur Penyitaan Tanpa Putusan Pengadilan, Minimal Rp 1 M — Kumparan
Topik
Berita terkait
- RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas DPR, Dibahas Sampai Masa Reses
- Hery Susanto Dituntut 5,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp4,19 M
- KPK Geledah Kanwil BPN Jatim, Temukan Rekening Penampung Setoran Kantah
- KPK Dalami Dugaan Silmy Karim Beri Uang ke Dosen UB Setiap Bimbingan S3
- Kejagung Limpahkan 6 Tersangka Korupsi MBG, Ada Eks Kepala BGN