HMP Pemakzulan Gibran: 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Resmi Mengusulkan
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi meneken Hak Menyatakan Pendapat, menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wapres usai putusan MK dan MA.
Oleh Adi Rahmadi · · Politik

Rangkuman
- 120 anggota DPR dari 8 fraksi meneken usul HMP; PKS terbanyak 28 orang, disusul NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1 orang.
- Pengusul mendasarkan langkah pada putusan MK yang tak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran dan putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan SMA-nya tidak sah.
- Usulan dibawa ke rapat paripurna Kamis (12/11); jika diterima, DPR membentuk pansus, lalu ke MK, dan berujung sidang paripurna MPR.
JAKARTA — Babak baru polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki jalur konstitusional formal. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), menilai putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membacakan hasil penghitungan dalam rapat pimpinan DPR bersama perwakilan lintas fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/11/2026). "Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," kata Saan, dikutip dari Detik dan BBC Indonesia.
Rincian pengusul per fraksi: PKS 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Partai Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN 1 orang. Anggota Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan langkah ini berangkat dari dua putusan pengadilan tertinggi. "Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden. Kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai," ujarnya, dikutip BBC Indonesia.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang bisa menjadi dasar penyetaraan dengan SMA. Sementara MA, dalam gugatan warga bernama Subhan, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai Gibran telah melanggar UUD 1945 terkait syarat wapres serta etika berbangsa dalam Tap MPR No 6/MPR/2001.
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11), Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 2,5 jam dan menyampaikan niatan mundur. Gibran juga memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan kedua putusan itu sudah final dan tidak ada lagi upaya hukum. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut upaya PTUN itu jalan buntu karena suket tersebut sudah dinyatakan batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan, jika Gibran benar mundur atau diberhentikan, Presiden Prabowo berwenang penuh mengajukan dua nama calon pengganti untuk dipilih salah satunya oleh MPR sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. "Soal presiden memilih dua orang itu, jangan kita campuri dari sekarang. Itu urusan presiden," kata Mahfud, dikutip CNN Indonesia.
Usulan HMP dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna Kamis (12/11). Berdasarkan UU MD3, jika paripurna yang dihadiri dua pertiga anggota menerimanya, DPR membentuk panitia khusus lintas fraksi yang bekerja maksimal 60 hari. Bila pansus menyimpulkan wapres tak lagi memenuhi syarat, pendapat DPR dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, usul pemberhentian diteruskan ke MPR, yang wajib memutuskan dalam sidang paripurna paling lambat 30 hari dengan kehadiran minimal tiga perempat anggota dan persetujuan dua pertiga suara.
Ketua Fraksi NasDem di MPR Bambang Pacul menyebut MPR adalah "kamar terakhir" proses pemakzulan dan kini menunggu bola dari DPR. Sementara itu, gelombang politik ini turut menekan pasar: rupiah ditutup melemah ke Rp18.149 per dolar AS dan IHSG turun ke 5.115 pada perdagangan Rabu.
Sumber
- Resmi! 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran — Detik
- Sebanyak 120 anggota DPR resmi ajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran — BBC Indonesia
- Anggota DPR gulirkan HMP, ini tahapan jika Gibran dimakzulkan — Antara
- Mahfud: Prabowo Bisa Pilih 2 Calon Pengganti Wapres Jika Gibran Mundur — CNN Indonesia
- Dua Opsi Gibran Rakabuming Raka: Mundur atau Dimakzulkan — Detik
- 'Jalan Buntu' Gibran Buktikan Ijazah di Meja Hijau — CNN Indonesia
- 120 Anggota dari 8 Fraksi DPR Usulkan HMP, Dalilkan Gibran Tak Lagi Penuhi Syarat Jadi Wapres — Okezone
Topik
Berita terkait
- Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tak Ada Bukti Lulus SMA, Bola di DPR
- Pemakzulan Gibran Dinilai Sulit, Putusan MK Bukan Dasar Impeachment
- Gibran Mundur dari Wapres: Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo dan Jalan ke PTUN
- Revisi Paket UU Politik Menguat, Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Jadi Sorotan
- DPR Sahkan 15 UU Kabupaten Kota di Kalimantan, Bukan Pemekaran Wilayah