PT BSJ Tersangka Korporasi, Kejagung Bongkar Tambang Nikel Ilegal 11 Tahun

Kejagung tetapkan PT Bumi Sentosa Jaya tersangka korporasi kasus nikel Sultra; perusahaan Arif Kurniawan ini menambang ilegal sejak izin habis 2014 hingga 2025.

Oleh · · Hukum

PT BSJ Tersangka Korporasi, Kejagung Bongkar Tambang Nikel Ilegal 11 Tahun
Foto: Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Penetapan ini diumumkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

"Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025," kata Anang, dikutip dari Detik. Ia mengungkapkan modus utama perusahaan: "PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan." Artinya, aktivitas tambang ilegal itu berlangsung sekitar 11 tahun.

Kejagung juga mulai membuka tabir sosok di balik perusahaan. Anang menyebut PT BSJ dikelola oleh Arif Kurniawan (AK) sebagai beneficial owner alias pemilik manfaat. "Salah satu owner yang memperoleh keuntungan," ujarnya. Ia menambahkan Arif diduga juga menjadi pemilik manfaat sejumlah perusahaan lain yang ikut digeledah, dan penyidik masih mendalami hasil penggeledahan itu. Sejumlah pemberitaan menyebut Arif sebagai pengusaha nikel yang diduga berada di luar negeri; Kejagung belum merinci total kerugian negara dalam perkara ini.

Pada hari yang sama, penyidik menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan: kantor PT AMI di Kendari dan di lokasi tambang Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, kantor PT AMI lain di Kendari, serta kantor PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah. Penggeledahan juga menyasar satu rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, serta kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower Central Park, ditambah dua kantor PT DDR di Mid Plaza dan kawasan SCBD Sudirman, Jakarta. Dari dua lokasi berbeda, penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta yang diduga hasil tindak pidana korupsi, menurut CNN Indonesia.

Perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel di Sultra yang lebih dulu bergulir. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar sebelumnya mengungkapkan, perusahaan-perusahaan tambang yang tengah diusut diduga menyuap oknum penyelenggara negara. "Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Saiful, Jumat (6/11). Suap itu diduga mengalir untuk memuluskan penerbitan izin, proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.

Untuk menjerat korporasi, Kejagung menyandakan berlapis pasal dari KUHP baru dan UU Tipikor: kesatu, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor; subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP; ketiga Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor; serta keempat Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. Penetapan tersangka korporasi ini menandai babak baru penegakan hukum sektor tambang — setelah sebelumnya Kejagung menjerat 20 korporasi dalam perkara karhutla, kini giliran korporasi tambang nikel yang dibidik.

Sumber

  1. Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang Arif Kurniawan Jadi Tersangka Korporasi — Detik
  2. Arif Kurniawan Beneficial Owner Perusahaan Tambang Tersangka Korporasi — Detik
  3. Kejagung Geledah 6 Perusahaan Afiliasi Bos Nikel Arif Kurniawan — CNN Indonesia

Topik

Berita terkait