Penyadapan Presiden: Peran 4 Jenderal Diungkap, Bukti Awal Dugaan Makar

Kapolri ungkap peran empat tersangka jenderal dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo; Bareskrim terbitkan laporan polisi dugaan makar.

Oleh · · Hukum

Penyadapan Presiden: Peran 4 Jenderal Diungkap, Bukti Awal Dugaan Makar
Foto: Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan secara rinci peran empat perwira tinggi polisi yang menjadi tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam paparannya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai penerima hasil akhir atau end user dari rangkaian penyadapan itu.

Keempat tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Menurut Kapolri, Jenderal LSP yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Monitoring berinisial AS, sekaligus menjadi penerima hasil akhir penyadapan. "Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," kata Suyudi seperti dikutip CNN Indonesia.

Tersangka kedua, Irjen SU yang menjabat Kepala Divisi TIK Polri pada 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri. Ia diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta laporan analisis dari Kabag Monitoring kepada Jenderal LSP. Tersangka ketiga, Irjen EH yang menjabat Pelaksana Tugas Kabag Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP, lalu memberikan persetujuan lewat WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Tersangka keempat, Irjen AS yang menjabat Plt Kabag Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah LSP kepada operator untuk menyadap tanpa permohonan penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan seseorang berinisial TK melakukan pengamatan fisik (surveillance), serta memerintahkan penghapusan rekaman suara dan log hasil penyadapan plus pembubaran grup WhatsApp untuk menghilangkan jejak.

Dari sisi penahanan, LSP ditahan hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November, dan AS hingga 21 November. Adapun SU ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 dan sejak 11 November berstatus tahanan rumah. Kapolri juga mengungkap enam saksi yang merupakan tim monitoring telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Seluruh uraian peran itu, ditegaskan Suyudi, masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan dalam proses hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Perkembangan paling baru disampaikan Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin di Gedung DPR pada hari yang sama. Ia menyatakan penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana makar, sebagai pengembangan kasus penyadapan itu, dan telah menerbitkan laporan polisi baru. "Kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar," kata Asep, dikutip Okezone. Tim khusus gabungan Direktorat Tindak Pidana Umum dan Direktorat Siber kini menjalankan penyelidikan intensif sebelum menaikkan perkara ke tahap penyidikan.

Dugaan makar ini sejalan dengan penilaian Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan perbuatan para tersangka mengarah ke perbuatan makar dan membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara. Listyo Sigit sendiri telah dipecat dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan melalui keputusan presiden. Dukungan pengusutan tuntas juga datang dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan mendukung Kapolri mengungkap kasus ini sampai ke akar.

Sebelumnya, penyidik menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal pada kurun 2025-2026 tanpa kaitan dengan penegakan hukum, dan menghapus jejak log pada Oktober 2026. Konstruksi perintah berjenjang dari seorang jenderal bintang empat ke jajaran Monitoring Center kini menjadi fokus pembuktian penyidik, termasuk motif di balik penyadapan terhadap orang nomor satu di Indonesia itu.

Sumber

  1. Pernyataan Lengkap Kapolri soal Listyo End User di Kasus Penyadapan — CNN Indonesia
  2. Bareskrim Temukan Bukti Awal Dugaan Makar Terkait Kasus Penyadapan Presiden — Okezone
  3. Mensesneg Sebut Tindakan Listyo Sigit dkk Sadap Presiden Mengarah ke Makar — Detik
  4. Kapolri Sebut Irjen Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah Kasus Penyadapan — CNN Indonesia

Topik

Berita terkait