Irjen Ahrie Sonta Dipecat Polri Terkait Penyadapan Prabowo, Ajukan Banding

KKEP Polri menjatuhkan PTDH pada Irjen Ahrie Sonta Nasution usai sidang 11 jam soal penyadapan ilegal Presiden Prabowo; ia langsung menyatakan banding.

Oleh · · Hukum

Irjen Ahrie Sonta Dipecat Polri Terkait Penyadapan Prabowo, Ajukan Banding
Foto: Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Karier cemerlang Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution runtuh dalam sehari. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadapnya, Selasa (10/11/2026), setelah ia dinilai terbukti terlibat penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan putusan itu diambil Majelis KKEP setelah sidang maraton selama 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 20.10 WIB, di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta. Sidang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rudi Darmoko sebagai Ketua Tim KKEP, didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu selaku wakil ketua, serta Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi sebagai anggota.

"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri. Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela," kata Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, seperti dikutip dari Liputan6. Sejumlah saksi yang telah diperiksa Bareskrim turut dihadirkan dalam sidang etik itu.

Peran Ahrie dalam perkara ini terbilang sentral. Sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri, ia diduga memanfaatkan kewenangannya untuk mengakses perangkat teknologi Polri demi melakukan penyadapan. "Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," ujar Isir. Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah pasal Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP — antara lain Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta larangan Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b.

Menanggapi putusan itu, Ahrie langsung melawan lewat jalur internal. "Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Isir. Ia menambahkan permohonan banding akan diperiksa komisi pada tingkat banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelum terseret kasus ini, Ahrie dikenal sebagai salah satu perwira Polri paling menjanjikan. Pria kelahiran Bandung, 1981, itu adalah satu-satunya lulusan Akpol 2002 yang telah menyandang pangkat Inspektur Jenderal, sementara banyak perwira angkatan di atasnya masih berpangkat Komisaris Besar. Jejaknya banyak di bidang reserse: sebagai Kepala Unit di Subdirektorat 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada 2018, ia terlibat pengungkapan 100 kilogram narkotika dalam dua bulan; ia juga ikut membongkar sindikat narkotika asal Taiwan di Perairan Tanjung Berakit, Bintan, dengan barang bukti 1,6 ton. Namanya tercatat pula dalam Satgas Operasi Nemangkawi di Papua dan dalam tim penjemput buronan Djoko Tjandra di Malaysia bersama Listyo Sigit Prabowo ketika menjabat Kabareskrim.

Kini Ahrie menjadi satu dari empat jenderal tersangka dalam perkara penyadapan itu. Tiga lainnya adalah eks Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Menurut pemberitaan CNBC Indonesia, para tersangka diduga menyadap tidak hanya Presiden, melainkan juga tokoh politik lain, jurnalis, hingga pengusaha, sepanjang kurun 2025 sampai 2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, dan para tersangka sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Kecuali Slamet, ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Pemecatan Ahrie adalah perkembangan terbaru dari kasus yang terus bergulir menyita perhatian publik dalam sepekan terakhir. Bareskrim sebelumnya juga memburu sosok pemberi perintah dalam jaringan penyadapan tersebut, sementara DPR berencana memanggil Kapolri untuk mendalami dugaan makar dalam perkara ini.

Sumber

  1. Sah! Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Nasution, Terbukti Menyadap Prabowo — CNBC Indonesia
  2. Irjen Ahrie Sonta Melawan Usai Dipecat — Liputan6
  3. Ahrie Sonta, Bintang Terang yang Sinarnya Seketika Meredup — Liputan6
  4. Hoegeng Kapolri Jujur Jadi Pahlawan Nasional di Tengah Skandal Penyadapan Listyo Cs — Okezone

Topik

Berita terkait