Sidang Etik Listyo Sigit Digelar Pekan Depan, Irjen Eko Hadi Resmi Dipecat Polri

Irjen Eko Hadi dipecat usai sidang etik sembilan jam, menyusul Irjen Ahrie Sonta; sidang etik eks Kapolri Listyo Sigit dijadwalkan pekan depan.

Oleh · · Hukum

Sidang Etik Listyo Sigit Digelar Pekan Depan, Irjen Eko Hadi Resmi Dipecat Polri
Foto: Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi memecat Irjen Pol Eko Hadi Santoso, tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemecatan Eko Hadi menyusul Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang lebih dulu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), sementara sidang etik terhadap eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan digelar pekan depan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan sidang KKEP terhadap Listyo Sigit sudah masuk jadwal. "Untuk yang ditanyakan, sidang etik Listyo itu dijadwalkan minggu depan," ujar Isir kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026). Ia belum menyebut tanggal pasti maupun susunan majelis sidang, namun memastikan pengumuman menyusul.

Eko Hadi menjalani sidang etik maraton selama sekitar sembilan jam di Bareskrim Polri, Selasa. Dalam putusannya, KKEP menyatakan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim itu melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi PTDH. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, Eko Hadi diduga terlibat pemufakatan melakukan illegal access atau akses ilegal dalam skandal penyadapan tersebut.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengungkapkan sisi lain sidang itu. Menurutnya, Eko Hadi menyampaikan penyesalan mendalam dan permintaan maaf karena terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden RI dan sejumlah pihak lain. Kendati menyesal, Eko Hadi tetap mengajukan banding atas putusan pemecatan dirinya, hak yang memang diatur dalam peraturan kepolisian.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv Hukum Polri, diputus PTDH dalam sidang KKEP yang digelar pekan lalu. Sama seperti Eko Hadi, Ahrie juga mengajukan banding. Dengan demikian, dua dari empat jenderal tersangka kasus penyadapan ini telah resmi dicopot dari keanggotaan Polri, meski keduanya masih menempuh upaya banding.

Kasus ini bermula dari penetapan empat jenderal sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri: eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob, sementara Slamet Uliandi dikabarkan masih menjalani perawatan.

Soal mekanisme sidang etik Listyo, Trunoyudo menegaskan mengacu pada Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan KKEP, tepatnya Pasal 42. Pasal itu mengatur susunan KKEP yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota, dengan ketentuan kepangkatan setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

Di luar ranah etik, proses pidana kasus ini terus bergulir. Polri juga telah menaikkan penyelidikan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ke tahap penyidikan, meski Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan belum ada tersangka dalam kasus makar tersebut. Menteri Koordinator bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyebut Polri menemukan kaitan antara penyadapan terhadap Prabowo dengan dugaan makar. Selain itu, LPSK masih mendalami permohonan perlindungan dari saksi kasus penyadapan, menandakan perkara besar ini masih jauh dari selesai.

Sumber

  1. Kasus Sadap: 2 Jenderal Polri Dipecat, Sidang Etik Listyo Pekan Depan — CNN Indonesia
  2. Update Kasus Penyadapan Presiden: Eko Hadi Dipecat Polri, Sidang Etik Listyo Digelar Pekan Depan — Kumparan
  3. Penyesalan Irjen Eko Hadi Usai Dipecat Polri — Liputan6

Topik

Berita terkait