Penyadapan Prabowo: Kapolri Tegaskan Murni Penegakan Hukum

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan penetapan tiga jenderal tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo murni proses hukum.

Oleh · · Hukum

Penyadapan Prabowo: Kapolri Tegaskan Murni Penegakan Hukum
Foto: Barisan personel kepolisian Republik Indonesia. · Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto akhirnya buka suara soal kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Ia menegaskan seluruh proses hukum yang berjalan murni penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi Polri.

Penegasan itu disampaikan Suyudi usai menerima audiensi Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). "Kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun," kata Suyudi, dikutip dari Antara. Ia menambahkan, langkah hukum tersebut murni untuk kebaikan institusi Polri dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purnawirawan) Bambang Hendarso Danuri mengaku para purnawirawan prihatin atas peristiwa tersebut. Namun ia mengapresiasi keberanian dan ketegasan Kapolri. "Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri," ujar mantan Kapolri era 2008-2010 itu.

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka: eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Satu jenderal lain, Irjen Slamet Uliandi (SU), masih berstatus saksi. Ketiga tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE, dan kini ditahan di Rutan Mabes Polri. Penyadapan diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026, disertai upaya penghapusan file berisi komunikasi yang disadap.

Kasus ini langsung berdampak ke ranah legislatif. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan pihaknya akan merevisi undang-undang tentang penyadapan agar lebih ketat dan tidak disalahgunakan. "Kita dorong agar tak hanya presiden yang harus kita lindungi dari penyadapan ilegal, juga seluruh warga negara Indonesia," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis. Menurutnya, RUU Penyadapan sudah masuk program legislasi nasional dan pembahasannya bisa dimulai pada Desember, setelah RUU Perampasan Aset, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Advokat.

Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut ditanya soal kasus ini seusai menjadi saksi dalam sidang dugaan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di PN Jakarta Timur. Dikutip dari CNN Indonesia, Jokowi menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Versi Sindonews, saat disinggung terjeratnya Listyo Sigit — mantan Kapolri di eranya — Jokowi memilih terus berjalan tanpa memberi tanggapan panjang saat keluar ruang sidang.

Kasus ini juga menarik perhatian media internasional. Dikutip dari Okezone, Reuters, AFP, Al Jazeera, TRT, hingga South China Morning Post melaporkan pencopotan Listyo sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan kronologi penyadapannya. SCMP bahkan mengutip keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut kasus ini sebagai dugaan "makar", serta menyoroti potensi dampaknya terhadap hubungan Prabowo dengan Jokowi, mengingat Listyo dekat dengan kedua tokoh. SCMP juga mencatat bahwa salah satu tersangka lain, Irjen Ahrie Sonta, merupakan mantan ajudan Prabowo.

Kapolri sendiri memastikan Polri tetap solid. Ia memerintahkan seluruh jajaran di seluruh Indonesia tetap fokus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Terus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat," ujarnya. Hingga kini, publik masih menanti pengungkapan aktor intelektual di balik perintah penyadapan, yang disebut Bareskrim masih ditelusuri melalui rantai komando para tersangka.

Sumber

  1. Kapolri: Penanganan kasus penyadapan ilegal murni penegakan hukum — Antara
  2. Kapolri Suyudi Bantah Isu Persaingan Internal di Kasus Penyadapan — CNN Indonesia
  3. Komisi III Akan Revisi UU Penyadapan Buntut Listyo Sigit Cs Jadi Tersangka — Okezone
  4. Media Asing Soroti Kasus Penyadapan Listyo cs, Sebut Upaya Makar hingga Hubungan Prabowo-Jokowi — Okezone
  5. Kapolri Bicara Kasus Penyadapan Seret 3 Jenderal Polisi: Bukan Persaingan Internal — Liputan6
  6. Disinggung Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal, Jokowi Pilih Jalan Terus — Sindonews

Topik

Berita terkait