Penyadapan Prabowo: Listyo Sigit Dipecat dari KSP, Istana Sebut Mengarah Makar

Eks Kapolri Listyo Sigit dipecat dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan sehari setelah jadi tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Oleh · · Hukum

Penyadapan Prabowo: Listyo Sigit Dipecat dari KSP, Istana Sebut Mengarah Makar
Foto: Gedung Mabes Polri di Trunojoyo, Jakarta, tempat konferensi pers penetapan tersangka penyadapan ilegal · Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026) pagi, sehari setelah mantan Kapolri itu ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden. Istana menilai perbuatan tersebut mengarah pada makar, meski pemerintah memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

"Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, dikutip dari Detik. Prasetyo menambahkan, perbuatan para tersangka dinilai membahayakan kepentingan negara. "Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," katanya.

Prasetyo menyampaikan Prabowo merasa prihatin luar biasa karena penyadapan dilakukan institusi yang berada langsung di bawah presiden. Sebagai pengganti sementara, Prabowo menunjuk Letjen TNI Ario Windu Utomo, yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden, sebagai Pelaksana Tugas Kepala KSP, menurut Liputan6.

Kasus ini terungkap dari laporan seorang petugas pada 30 Oktober 2026. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan disadap tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Sekitar Oktober 2026, tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS.

Selain Listyo, Bareskrim menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka, sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 unit telepon genggam. Sasaran penyadapan bukan hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Ketiganya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 31 UU ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Menariknya, pemerintah tidak sepakat soal label makar. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan ketiga tersangka tidak dikenai pasal makar dan menyebut tidak ada indikasi ke arah sana, dikutip dari Kompas. Di parlemen, anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak Polri segera menggelar sidang etik dan mendalami motif serta rantai komando penyadapan. "Bagaimana struktur dan rantai komandonya, apa motif dan tujuannya, serta untuk apa informasi sensitif dan strategis tersebut dikumpulkan atau digunakan," kata politikus PKB itu kepada CNN Indonesia. Koleganya, Nasir Djamil, menilai kasus ini menjadi tantangan bagi lembaga kepresidenan memperkuat keamanan komunikasi presiden.

Skandal ini juga menghebohkan media internasional. Reuters, Deutsche Welle, dan Kyodo News menyoroti pemecatan Listyo serta pengerahan 20.980 personel TNI, termasuk marinir dari Jawa dan Lampung, ke Jakarta, dengan 13.140 personel tambahan disiagakan, menurut CNBC Indonesia. Juru bicara TNI Mayjen Muhammad Nas menyebut pengerahan itu kejadian normal untuk menjaga keutuhan negara. Sementara kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai ada dugaan kuat penyadapan dilakukan bukan untuk kepentingan negara atau Polri, melainkan kepentingan pihak lain.

Sumber

  1. Pernyataan Lengkap Polri Tetapkan Listyo Sigit dkk Tersangka Penyadapan Prabowo — Detik
  2. Kata Istana soal Aksi Listyo Dkk Sadap Prabowo Mengarah ke Makar — Detik
  3. Kabar Terbaru Nasib Jenderal Listyo Usai jadi Tersangka Penyadapan Presiden — Liputan6
  4. Komisi Hukum DPR Desak Polri Segera Gelar Sidang Etik Listyo cs — CNN Indonesia
  5. Media Asing Geger Listyo Sigit Sadap Prabowo, Sorot Mobilisasi Militer — CNBC Indonesia
  6. Apakah penyadapan tanpa izin melanggar hukum? ini aturannya — Antara

Topik

Berita terkait