Penyadapan Prabowo: Listyo Sigit Jadi End User Hasil Sadapan

Kapolri Suyudi Ario Seto memaparkan peran empat tersangka penyadapan di Raker Komisi III DPR: eks Kapolri Listyo Sigit jadi end user penerima hasil sadapan.

Oleh · · Hukum

Penyadapan Prabowo: Listyo Sigit Jadi End User Hasil Sadapan
Foto: Gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan · Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membedah peran empat tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Dalam paparannya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai end user alias penerima akhir seluruh hasil penyadapan.

"Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut," kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III, Senayan, Jakarta, seperti dirangkum Detik.

Menurut Suyudi, LSP—yang menjabat Kapolri pada periode kejadian—diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring AS, kemudian menjadi penerima hasil akhir penyadapan. "Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ujarnya.

Tersangka kedua, SU, menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri periode 2021 hingga Oktober 2026. Ia diduga bertindak sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil sadapan berupa laporan harian dan laporan analisis kepada LSP. Tersangka ketiga, EH, menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari LSP, lalu memberikan persetujuan lewat WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Tersangka keempat, AS, menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Ia diduga menerima perintah langsung dari LSP, meneruskannya ke operator penyadapan tanpa permohonan penyidik, dan melaporkan hasilnya kembali ke LSP. AS juga disebut memerintahkan TK—seorang perwira berpangkat Brigjen Pol menurut pengungkapan Kapolri—melakukan surveillance, serta memerintahkan penghapusan data voice dan log penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp yang berisi perintah-perintah tersebut. AS sudah dipecat tidak dengan hormat lewat sidang etik 10 November 2026.

Sasaran penyadapan, menurut Suyudi, sangat luas: Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa. KPK menegaskan dirinya sebagai salah satu korban. "KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip CNN Indonesia dari Antara, seraya menambahkan KPK belum mendapat informasi resmi siapa saja pimpinan atau pegawainya yang disadap.

Di luar gedung DPR, gelombang dukungan pengusutan mengalir. Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis meminta Polri mengusut kasus ini "setuntas-tuntasnya dan transparan sampai ke akar-akarnya". Ia mengingatkan, jika penyadapan terbukti berafiliasi dengan indikasi makar, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan NKRI. "Ini jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal yang, kalau itu terjadi makar, berarti pengkhianatan kepada Indonesia," tegas Rais Syuriah PBNU itu kepada Sindonews, Jumat (13/11).

LPSK hingga kini menerima delapan permohonan pelindungan terkait perkara ini—seluruhnya berstatus saksi. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan lembaganya terbuka bila ada pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator. "Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," katanya, Kamis. Empat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Tiga di antaranya telah ditahan di Rutan Mako Brimob; SU belum ditahan karena sakit pascastroke. Kasus ini berawal dari laporan internal petugas yang terbongkar awal November dan terus bergulir dengan pemeriksaan dugaan unsur makar oleh DPR.

Sumber

  1. Terungkap Listyo Sigit End User Hasil-hasil Penyadapan — Detik
  2. KPK Buka Suara Disebut Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit Cs — CNN Indonesia
  3. LPSK Buka Peluang Pelindungan Justice Collaborator di Kasus Penyadapan — CNN Indonesia
  4. Usut Tuntas Kasus Penyadapan Prabowo, MUI: Sampai ke Akar-akarnya — Sindonews
  5. Kapolri Ungkap TK Berpangkat Brigjen Pol Diduga Terlibat Penyadapan Prabowo — Sindonews

Topik

Berita terkait