Putusan MKMK: 9 Hakim MK Perkara Ijazah Gibran Tak Langgar Etik
MKMK menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran etik sembilan hakim MK yang mengadili perkara surat keterangan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Oleh Adi Rahmadi · · Hukum
Rangkuman
- MKMK menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap sembilan hakim MK pengadil perkara ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.
- Ada lima laporan yang diputus: empat ditolak untuk seluruhnya, satu dinyatakan tidak dapat diterima.
- MKMK menilai tindakan para hakim memeriksa pokok perkara merupakan pilihan cara berhukum kolektif yang tidak melanggar Sapta Karsa Hutama.
JAKARTA — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili perkara sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak melanggar kode etik. Putusan itu dibacakan dalam sidang di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
"Memutuskan, menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, dikutip dari CNN Indonesia. Salah satu laporan yang diputus teregister dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026, dilayangkan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) Pian Andreo Halomoan Manurung.
Dikutip dari Sindonews, total ada lima aduan yang diputus MKMK hari ini terkait sembilan hakim MK yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 — perkara yang mempersoalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran. Aduan diajukan antara lain oleh Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi Cs. Rinciannya: laporan Nomor 05, 06, 08, dan 09/MKMK/L/10/2026 ditolak untuk seluruhnya, sedangkan laporan Nomor 07/MKMK/L/10/2026 dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangannya, MKMK menyinggung fenomena lembaga peradilan di berbagai belahan dunia yang dilibatkan dalam persoalan politik. Menurut majelis, hal itu wajar terjadi agar persoalan politik tidak berlarut-larut tanpa putusan — termasuk ketika MK mengadili syarat pendidikan Gibran. Yang seharusnya menjadi persoalan, kata MKMK, adalah jika lembaga peradilan justru terpengaruh dan dipengaruhi permainan politik.
Atas dasar itu, MKMK menilai langkah para hakim MK memeriksa hingga pokok perkara — dan tidak berhenti pada pemeriksaan syarat formil permohonan — merupakan pilihan berdasarkan cara pandang berhukum para hakim yang diambil secara kolektif. "Dengan demikian, tindakan para hakim terlapor... tidak melanggar prinsip-prinsip pada Sapta Karsa Hutama, khususnya prinsip kecakapan, kesaksamaan, dan prinsip kearifan dan kebijaksanaan," ujar hakim MKMK dalam putusannya.
Para pelapor sebelumnya menilai para hakim MK melanggar prinsip independensi karena mempertunjukkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana, salah satu pemohon perkara, dalam persidangan. Kuasa hukum pemohon, Saddan Sitorus, berdalih hakim semestinya bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak. Mereka juga mempersoalkan penjadwalan sidang pembuktian yang dinilai sarat tekanan publik dan politik, serta meminta seluruh keputusan hakim dalam perkara itu dibatalkan.
Sebagai konteks, dalam putusan pokok yang dibacakan awal Oktober 2026, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan Denny Indrayana dkk terkait keabsahan ijazah atau dokumen setara SMA sederajat Gibran, karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Namun dalam pertimbangannya, MK menyebut selama persidangan tidak menemukan ijazah atau dokumen pendidikan setara yang dipakai Gibran untuk mendaftar Pilpres 2024. Belakangan, Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang dikantongi Gibran dari Kemendikbudristek (kini Kemendikdasmen) diputus batal oleh Mahkamah Agung. Sejumlah pakar menilai pembatalan suket itu tidak otomatis menggugurkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Putusan MKMK hari ini menutup satu babak polemik etik di internal MK, namun perdebatan publik soal keabsahan dokumen pendidikan Gibran diperkirakan masih berlanjut, mengingat proses terkait masih berjalan di jalur hukum lain — termasuk pemeriksaan Bareskrim Polri terhadap sejumlah pihak terkait perkara ijazah tersebut.
Sumber
- Putusan MKMK: Hakim MK Pengadil Gugatan Ijazah Gibran Tak Langgar Etik — CNN Indonesia
- MKMK: 9 Hakim MK Pengadil Gugatan Ijazah Gibran Tak Langgar Etik! — Okezone
- Majelis Kehormatan MK Tolak Gugatan Tim Merah Putih soal Dugaan Pelanggaran Etik 9 Hakim Perkara Suket Gibran — Sindonews
Topik
Berita terkait
- Sidang Ijazah Gibran di MK: Denny Indrayana Minta Diskualifikasi Wapres
- Putusan MK: Prajurit TNI Pelaku Pidana Umum Harus Diadili di Peradilan Umum
- Revisi UU Pemilu Jadi Ujian Konsistensi DPR Menjalankan Putusan MK
- Sidang Ijazah Gibran: KBRI Singapura-Australia Akui Tak Punya Arsip
- Putusan MK soal Ijazah Gibran: Bola di DPR, Wacana Angket dan Pemakzulan