Sidang Etik Penyadapan Presiden Dijadwalkan Hari Ini

Sidang etik penyadapan presiden dijadwalkan Polri pada 17 November 2026 terhadap Irjen EH, dengan majelis dipimpin Komjen Hendro Pandowo.

Oleh · · Hukum

Sidang Etik Penyadapan Presiden Dijadwalkan Hari Ini
Foto: Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Sidang etik penyadapan presiden terhadap Irjen EH dijadwalkan berlangsung di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Perwira tinggi itu menjadi salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik di internal kepolisian. Menurut Liputan6, ia menyampaikan pada Senin (16/11) bahwa EH akan diperiksa sebagai terduga pelanggar etik. Sumber yang dibuka belum menyebutkan jam mulai sidang atau hasil pemeriksaan.

CNN Indonesia dan Liputan6 melaporkan majelis dipimpin Komjen Hendro Pandowo, mantan inspektur jenderal di Kementerian Hukum. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Tiga anggota majelis lainnya berasal dari unsur hubungan internasional, pemberantasan korupsi, dan lembaga pendidikan Polri. Trunoyudo menyatakan pemeriksaan harus menjunjung objektivitas dan akuntabilitas.

Menurut penjelasan polisi yang dikutip CNN Indonesia, dugaan pelanggaran meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal menggunakan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim. Dugaan itu dikaitkan dengan masa tugas EH sebagai kepala bagian maupun pelaksana tugas kepala bagian monitoring. Polisi menyebut ketentuan yang digunakan dalam pemeriksaan etik antara lain Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan sejumlah ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Seluruhnya masih berupa dugaan yang harus diuji melalui proses yang berlaku.

IDN Times dan Liputan6 mengutip penjelasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat Komisi III DPR pada 12 November. Menurut penjelasan itu, EH menjabat pelaksana tugas kepala bagian monitoring pada 5 Desember 2024 sampai 7 Oktober 2025 dan diduga menerima perintah melalui perwira berinisial SU. Polisi menduga EH menyetujui penyadapan lewat pesan WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Keterangan tersebut adalah versi penyidik, bukan putusan pengadilan.

Liputan6 mencatat EH lulusan Akademi Kepolisian 1999 dan pernah memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim. Sebelum perkara ini, ia juga bertugas di lingkungan reserse dan monitoring. Pengalaman tersebut memberi konteks posisi yang pernah dipegangnya, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam perkara yang masih diperiksa.

Kasus ini menyeret empat perwira yang ditetapkan sebagai tersangka. CNN Indonesia melaporkan satu tersangka lain, AS, telah dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang etik sebelumnya dan mengajukan banding. Trunoyudo belum memberikan jadwal sidang etik bagi mantan Kapolri berinisial LS. Sidang etik penyadapan presiden merupakan proses internal profesi, berbeda dari pembuktian perkara pidana. Hingga informasi sumber yang dibuka tersedia, putusan terhadap EH belum diumumkan dan keterangan pembelaannya belum diperoleh.

Sumber

  1. Polri Gelar Sidang Etik Eko Hadi di Kasus Penyadapan Prabowo Hari Ini — CNN Indonesia
  2. Kasus Sadap Presiden, Nasib Jenderal Eko Hadi Kini di Ujung Tanduk — Liputan6
  3. Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Jadwalkan Sidang Etik Eko Hadi — IDN Times
  4. Irjen Eko Disidang Etik Hari Ini, Listyo Kapan dan Siapa Pengadilnya? — CNN Indonesia
  5. Jadi Target Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Cs, KPK Yakin Tidak terkait Isu Kebocoran Info OTT — Sindonews

Topik

Berita terkait