Penyadapan Presiden Prabowo: Irjen SU Jadi Tersangka Keempat, Ini Perannya
Bareskrim menetapkan Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Ia memberi izin penghapusan file hasil sadapan.
Oleh Adi Rahmadi · · Hukum
Rangkuman
- Irjen SU ditetapkan sebagai tersangka keempat, berperan memberi izin penghapusan file hasil penyadapan dari sistem LIMS pada awal Oktober 2026.
- Empat jenderal kini terseret: LSP, AS, dan EH diduga memerintahkan penyadapan sejak 2025 tanpa surat permohonan resmi, ketiganya ditahan di Mako Brimob.
- Penyidik menyita 11 ponsel, iPad, dan 4 flashdisk; Kapolri membentuk tim khusus di bawah Kabareskrim untuk mengusut kasus ini secara transparan.
JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Irjen SU sebagai tersangka keempat dalam perkara yang mengguncang institusi kepolisian ini, Kamis (5/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara. "Penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," kata Suhermanto dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, dikutip dari Liputan6.
Peran SU dalam kasus ini berbeda dari tiga tersangka sebelumnya. Saat kejadian, SU menjabat dewan pembina Monitoring Center Bareskrim Polri dan pernah menjadi Kabag Monitoring pada 2010 hingga 2019. Setiap penyadapan lewat sistem Lawful Interception Management System (LIMS) harus mendapat izin darinya. Pada awal Oktober 2026, tersangka AS disebut meminta izin kepada SU untuk menghapus berkas hasil penyadapan, dan SU menyetujuinya. "Tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," jelas Suhermanto.
Tiga tersangka lain, yakni LSP, AS, dan EH, diduga memerintahkan penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi. Sasaran penyadapan diduga bukan hanya nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, lembaga swadaya masyarakat, insan media, organisasi kemasyarakatan, hingga pengusaha. Ketiganya kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok, menurut keterangan resmi yang dikutip Antara.
Kasus ini terbongkar setelah petugas yang mengetahui proses penyadapan dan penghapusan file membuat laporan pada 30 Oktober 2026. Dari situlah penyidik menemukan jejak perintah penyadapan yang berjalan sejak tahun lalu. Bareskrim kemudian bergerak cepat: sedikitnya 10 saksi diperiksa dan 30 ahli dilibatkan. Dari penindakan di lapangan, penyidik menyita barang bukti elektronik berupa 11 unit ponsel, iPad, serta 4 flashdisk yang diduga menyimpan dokumen hasil intersepsi, kata Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Merespons kasus ini, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin langsung Kabareskrim untuk pendalaman. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan tim akan bekerja cermat dan hasilnya akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel, dilaporkan Republika.
Dari sisi pemerintah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden sebagai persoalan serius yang tidak dapat ditoleransi karena mengarah pada tindakan makar dan membahayakan keselamatan Presiden. "Kita harus melawan segala bentuk makar," ucapnya, dikutip CNN Indonesia. Pernyataan itu menegaskan sensitivitas politik kasus ini, yang kini menjadi salah satu skandal keamanan negara terbesar tahun ini.
SU sendiri bukan sosok baru di kepolisian. Pria yang akrab disapa Kapten Jack ini pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Mabes Polri. Ia dikenal publik lewat sejumlah penanganan kasus yang menjadi sorotan, termasuk kasus ujaran kebencian yang melibatkan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dan kasus Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang ditangkap di Malang, Jawa Timur. Ia juga sempat ditunjuk memimpin penjemputan paksa Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J, menurut laporan Sindonews dan Suara.
Sumber
- Mengurai Peran 4 Jenderal dalam Operasi Penyadapan Presiden — Liputan6
- Empat Jenderal Tersangka, Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Penyadapan Presiden — Republika
- Irjen Slamet Uliandi Beri Izin Irjen Ahrie Sonta Hapus Hasil Sadapan — Republika
- Hukum kemarin, tersangka baru kasus penyadapan hingga LSP ditahan — Antara
- Syahganda Sentil Keras Ambisi Kekuasaan Politik Busuk Listyo Sigit Cs — CNN Indonesia
Topik
Berita terkait
- Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, Tiga Berstatus PMA
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, DPR Dorong PPATK Lacak Aliran Dana
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diperiksa Propam Terkait Dugaan Pengerahan Massa di Yogyakarta
- Penyadapan Prabowo: Kapolri Tegaskan Murni Penegakan Hukum
- Kapolri Suyudi Dibayangi Warisan HAM dan Kekerasan di Tubuh Polri