Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Listyo Cs Terhadap Prabowo Hari Ini
Bareskrim menggelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11), melibatkan saksi ahli, usai penggeledahan sejumlah posko.
Oleh Adi Rahmadi · · Hukum

Rangkuman
- Bareskrim menggelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo pada Kamis (19/11) dengan melibatkan saksi ahli
- Gelar perkara dilakukan usai polisi menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko makar, termasuk rumah di Cipete, Jakarta Selatan
- Kasus makar berkaitan dengan penyadapan ilegal yang menjerat empat jenderal Polri: LSP, AS, EHS, dan SU
JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggelar perkara kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (19/11). Gelar perkara ini menentukan apakah unsur makar dalam kasus yang berkaitan dengan penyadapan ilegal itu terpenuhi secara hukum.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan gelar perkara dilakukan setelah penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko makar. "Kemarin ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/11), dikutip dari CNN Indonesia.
Susatyo menjelaskan gelar perkara akan melibatkan tim internal dan para saksi ahli untuk mengkaji konstruksi hukum dugaan makar pasca penyadapan ilegal terhadap Presiden. "Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli. Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," tuturnya. Para saksi ahli yang dilibatkan berasal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ahli pidana dan ahli hukum tata negara, untuk menilai apakah unsur perbuatan melumpuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah terpenuhi.
Salah satu lokasi yang digeledah adalah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam. Rumah itu diduga dijadikan posko makar oleh salah satu tersangka kasus penyadapan ilegal, yakni EHS. "Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," kata Susatyo, dikutip dari Antara. Hasil penggeledahan akan disampaikan secara lengkap melalui konferensi pers.
Kasus dugaan makar ini merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka penyadapan: mantan Kapolri Jenderal Pol LSP, Irjen Pol AS, Irjen Pol EHS, dan Irjen Pol SU. Tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob, sementara SU menjalani tahanan rumah karena sakit. Keempatnya dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mendorong pengusutan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari luar institusi Kepolisian. "Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian," ujar Yusril, Rabu (18/11), dikutip dari CNN Indonesia.
Yusril menyebut kasus ini luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Ia menjelaskan keterkaitan antara dugaan penyadapan dan makar semakin nyata setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Gelar perkara hari ini diharapkan mengungkap hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.
Dugaan makar yang disangkakan mengacu pada Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP serta ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. Dalam pengembangan penyidikan, polisi menemukan indikasi bahwa penyadapan ilegal itu bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan diduga bertujuan melumpuhkan pemerintahan. Selain Presiden, temuan awal penyidik menunjukkan ada korban penyadapan lain dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Di sisi lain, dua tersangka yang telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat dalam sidang etik, yakni AS dan EHS, mengajukan banding atas putusan tersebut. Proses hukum pidana terhadap keempat tersangka penyadapan berjalan terpisah dari perkara dugaan makar yang hari ini digelar perkara. Kepolisian memastikan seluruh proses berjalan transparan dan hasil gelar perkara akan disampaikan kepada publik setelah pembahasan dengan para saksi ahli rampung.
Sumber
- Bareskrim Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Terhadap Prabowo Hari Ini — CNN Indonesia
- Yusril Dorong Usut Dalang Penyadapan, Beber Perkembangan Dugaan Makar — CNN Indonesia
- Polri geledah rumah di Cipete, diduga jadi posko makar oleh EHS — Antara
- Kasus Dugaan Makar Listyo Cs Masuk Babak Baru — Liputan6
- Selain Rumah Eko Hadi, Posko Makar juga Digeledah Polisi — Liputan6
Topik
Berita terkait
- 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo, Tiga Ditahan di Mako Brimob
- Polri Buru Sosok Pemberi Perintah Listyo Sigit dkk Sadap Prabowo
- Penyadapan Presiden: Peran 4 Jenderal Diungkap, Bukti Awal Dugaan Makar
- Kapolri Suyudi Ario Seto Resmi Dilantik, Gantikan Listyo Sigit yang Jadi KSP
- Penyadapan Prabowo: Bahlil Ultimatum Somasi 3x24 Jam Penuduhnya