Polri Buru Sosok Pemberi Perintah Listyo Sigit dkk Sadap Prabowo

Polri memburu pemberi perintah Listyo Sigit dkk yang diduga menyadap Presiden Prabowo. PDIP sebut penyadapan berlangsung sejak Pilpres 2024.

Oleh · · Hukum

Polri Buru Sosok Pemberi Perintah Listyo Sigit dkk Sadap Prabowo
Foto: Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Kepolisian RI membentuk tim khusus untuk memburu sosok yang memberi perintah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil setelah Istana menyebut tindakan itu mengarah pada makar.

"Kepolisian membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut Istana sebagai makar," demikian dilaporkan Kompas dari Markas Besar Polri. Penyidik tengah mendalami dugaan makar terkait rangkaian penyadapan yang juga menargetkan sejumlah tokoh politik.

Dugaan penyadapan ini menyeret tiga jenderal: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga menyadap nomor telepon Presiden Prabowo hingga sejumlah tokoh politik tanpa melalui mekanisme resmi. Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep mengungkapkan cara mereka menyadap sedang didalami.

Pertanyaan besar yang kini coba dijawab penyidik: siapa yang memberi perintah kepada Listyo Sigit dkk? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai makar — ancaman terhadap kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan angkat suara tegas. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tindakan Listyo Sigit dkk menyadap Presiden merupakan tindakan makar yang tidak dapat ditoleransi.

"Ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja itu juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi," kata Hasto saat ziarah di Makam Bung Karno, Blitar, Sabtu (7/11/2026), dikutip Detik.

Hasto menegaskan penyadapan harus dilakukan dengan mekanisme sangat ketat, mulai dari proses penyelidikan hingga persetujuan pengadilan. Apa yang dilakukan Listyo dkk, menurut dia, tak melalui proses resmi sehingga menjadi pidana yang mengancam kepentingan nasional dan hal strategis.

Lebih jauh, Hasto mengaku mendapat informasi bahwa penyadapan tersebut sudah dilakukan sejak masa Pemilihan Presiden 2024, ketika digunakan untuk membungkam pihak-pihak yang bersikap kritis.

"Ya sejak awal, bahkan saya pernah menerima informasi dari rekan-rekan pers ketika bersikap kritis atas Pemilu 2024 yang lalu. Bahkan pernah juga ada utusan dari Polri saat itu, Pak Listyo Sigit, yang juga memberikan suatu tekanan-tekanan," tutur Hasto. "Bagaimana tekanan-tekanan itu dilakukan dan mengapa mereka bisa melakukan tekanan-tekanan, karena mereka juga ternyata melakukan fungsi-fungsi penyadapan secara ilegal. Dan informasi itulah yang kemudian dipakai untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu."

Pakar hukum menilai penerapan pasal makar bisa membuka jalan terungkapnya isi penyadapan. Adapun ancaman hukuman makar dalam KUHP sangat berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun.

Dampak politik dan simbolik kasus ini terus meluas. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji ulang Bintang Mahaputera Adipurna yang pernah dianugerahkan kepada Listyo Sigit Prabowo.

"Penghargaan negara seperti Bintang Mahaputera bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan juga melekat tanggung jawab moral dan keteladanan. Oleh karena itu, perkembangan perkara ini perlu menjadi perhatian Dewan GTK," kata Hasanuddin, dikutip Antara.

Mekanisme pencabutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Pasal 35 memberi kewenangan kepada Presiden mencabut tanda kehormatan apabila penerimanya tidak lagi memenuhi persyaratan, di antaranya memiliki integritas moral dan keteladanan serta tidak pernah dipidana penjara. Usulan pencabutan dapat disampaikan perseorangan, lembaga negara, kementerian, hingga organisasi masyarakat, lalu diverifikasi Dewan GTK sebelum diputuskan presiden.

Hasanuddin menegaskan pengkajian itu bukan bentuk penghakiman dini. "Asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati dan penegakan hukum dilakukan secara transparan," ujarnya.

Kasus ini telah mencatat sejarah tersendiri: untuk pertama kalinya seorang presiden Indonesia diduga disadap oleh mantan kepala kepolisian negara. Sebelumnya, Prabowo telah menandatangani keputusan presiden pemberhentian Listyo Sigit dari jabatannya. Pakar hukum Mahfud MD turut menyoroti rekam jejak para jenderal yang terseret, sementara publik menanti siapa sosok di atas mereka yang memberi perintah.

Sumber

  1. Polri Dalami Dugaan Makar Terkait Kasus Listyo Sigit Sadap Prabowo — Kompas
  2. PDIP: Listyo dkk Sadap Prabowo Tindakan Makar, Dilakukan Sejak Pilpres 2024 — Detik
  3. Kasus Penyadapan Presiden, Bagaimana Nasib Bintang Mahaputera Jenderal Listyo? — Liputan6
  4. Sosok Pemberi Perintah Listyo Sigit dkk Sadap Prabowo Kini Ditelusuri — Detik

Topik

Berita terkait