Penyadapan Prabowo: Bahlil Ultimatum Somasi 3x24 Jam Penuduhnya

Menko Hilirisasi Bahlil Lahadalia membantah ikut rapat penyadapan terhadap Presiden Prabowo, memberi batas 3x24 jam, dan siap menempuh jalur hukum.

Oleh · · Politik

Penyadapan Prabowo: Bahlil Ultimatum Somasi 3x24 Jam Penuduhnya
Foto: Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengultimatum pihak-pihak yang menuduhnya ikut dalam rapat penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia memberi batas waktu somasi 3x24 jam bagi para penuding untuk mengklarifikasi dan membuktikan tuduhannya, sebelum ia menempuh jalur hukum.

"Ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa saya diasumsikan ikut dalam rapat itu, dan saya katakan saya tidak pernah melakukan itu. Dan kalau ada ya dibuktikan. Saya sudah memberikan somasi. Kalau tidak segera mengklarifikasi, saya akan menempuh jalur hukum," tegas Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026), seperti dikutip dari Detik dan CNBC Indonesia.

Tudingan itu berawal dari narasi yang beredar di media sosial dan grup-grup percakapan WhatsApp, yang menyebut ada seorang ketua umum partai politik berada di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum para jenderal tersangka penyadapan ditangkap Bareskrim Polri. Narasi itu lantas menggiring opini ke arah Bahlil, yang merupakan ketua umum partai di lingkaran Istana. Bahlil mengaku awalnya tidak menaruh curiga, sampai ia menyadari tudingan itu mengarah spesifik ke namanya. "Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar," ujarnya saat memberikan keterangan di Ambon, Sabtu (7/11), usai melantik pengurus DPD Partai Golkar Maluku.

Bahlil juga mengaku mendapat informasi bahwa dirinya termasuk salah satu pihak yang disadap oleh kelompok tersangka. Soal itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. "Nanti kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk mengungkap secara tuntas," katanya. Ia mendukung Polri mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya itu.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri pekan lalu menetapkan empat tersangka — LSP, AS, EH, dan SU — dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang 2025 hingga 2026. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana Pasal 191, 192, dan 193 KUHP, karena intersepsi terhadap kepala negara bukan penyadapan biasa.

Isu liar yang menyeret nama sejumlah tokoh tak hanya menimpa Bahlil. Pada Minggu (8/11), mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis juga diisukan sudah menjadi tersangka, yang langsung dibantah Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Beberapa jam setelah isu itu beredar, Presiden Prabowo mengumpulkan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, dalam acara yang disebut Sekretariat Presiden sebagai silaturahmi. Tito menjelaskan, pertemuan itu membahas situasi kebangsaan dan dukungan terhadap program-program Prabowo, termasuk pencegahan kebocoran keuangan negara.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, memperingatkan bahwa jika penyidik lamban dan tertutup, penanganan kasus ini rawan ditunggangi kepentingan politik. "Karena bila tidak ditangani secara cepat dan transparan, ini menjadi isu liar yang entah ke mana juntrungannya, dan justru akan mengganggu kerja profesional kepolisian," katanya kepada BBC Indonesia. Ia juga mendesak polisi membuka identitas korban penyadapan di luar presiden — para pengusaha, pejabat, tokoh LSM, dan jurnalis — serta mengungkap operator lapangan yang menjalankan penyadapan.

Polri sendiri telah membentuk tim khusus untuk mendalami isu yang berkembang di masyarakat terkait perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko berjanji hasil kerja tim khusus itu akan disampaikan secara transparan dan akuntabel kepada publik.

Sumber

  1. Bahlil Ultimatum Pihak yang Tuduh Dirinya Ikut Rapat Penyadapan Prabowo — Detik
  2. Bahlil Siap Tempuh Jalur Hukum Soal Tuduhan Terlibat Kasus Penyadapan — CNBC Indonesia
  3. Nama Bahlil dan Tito Karnavian dikaitkan kasus penyadapan Prabowo — BBC Indonesia
  4. Bahlil Lahadalia bantah terlibat penyadapan Presiden Prabowo — Antara
  5. Pemerintah antisipasi penyalahgunaan alat sadap usai kasus penyadapan — Antara

Topik

Berita terkait