Polisi Geledah Rumah Brigjen Tedjo dan Kombes Iman Terkait Makar Listyo Sigit CS
Bareskrim geledah lokasi di Bogor dan Tangerang terkait dugaan makar Listyo Sigit dkk. Ekspose perkara bersama Kejagung ditunda hingga pekan depan.
Oleh Adi Rahmadi · · Hukum

Rangkuman
- Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Bogor, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten, pada Jumat (20/11/2026) sebagai pengembangan penyidikan kasus dugaan makar.
- Ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan Jumat ini ditunda hingga pekan depan karena penggeledahan masih berlangsung.
- Sebelumnya, penyidik telah menggeledah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga dijadikan posko makar oleh salah satu tersangka penyadapan ilegal, Irjen Eko Hadi Santoso.
JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah milil Brigjen Tedjo Kusumo di Bogor, Jawa Barat, dan rumah milik Kombes Iman Imanuddin di Tangerang, Banten, pada Jumat (20/11/2026). Penggeledahan ini merupakan pengembangan lanjutan dari penyidikan kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan. Karena itu, ekspose perkara yang semula dijadwalkan pada hari ini ditunda hingga pekan depan.
"Ekspose diundur minggu depan karena saat ini tim penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (20/11).
Meski demikian, Susatyo belum menginformasikan secara rinci mengenai titik lokasi maupun objek yang menjadi sasaran penggeledahan di Bogor dan Tangerang tersebut. Ia juga belum memerinci waktu pasti pelaksanaan ekspose perkara yang dijadwalkan ulang pada pekan depan.
Sebelumnya, penyidik telah menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko makar oleh salah satu tersangka kasus penyadapan ilegal, Irjen Eko Hadi Santoso.
"Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi)," kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11).
Kasus dugaan makar ini telah masuk dalam tahap penyidikan. Namun, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara makar tersebut. Penetapan tersangka masih menunggu hasil gelar perkara internal serta ekspose bersama Kejaksaan Agung.
Sementara itu, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Keempatnya ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.
Menurut temuan awal polisi, selain Presiden Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo Sigit dan anak buahnya. Para korban meliputi para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Dugaan praktik penyadapan tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025.
Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11). Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada Selasa (10/11) dan Eko Hadi pada Selasa (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, temuan terbaru dalam penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, hal itu perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan tersebut.
"Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," kata Yusril, Kamis (19/11).
Yusril menambahkan, perkembangan penyidikan yang semula berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan meluas kepada pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.
Sumber
- Bareskrim Geledah Sejumlah Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar — Detik
- Masih lakukan penggeledahan, Polri undur ekspose perkara kasus makar — Antara
- Polri Geledah Lokasi di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar — CNN Indonesia
- Update Kasus Penyadapan, Ada Dugaan Melumpuhkan Pemerintahan Prabowo — CNN Indonesia
- Ekspose Kasus Dugaan Makar Listyo Cs Ditunda hingga Pekan Depan — Liputan6
Topik
Berita terkait
- Kortas Tipikor Geledah Kantor dan Rujab Bupati Gowa Terkait Pungli PBG
- Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, Tiga Berstatus PMA
- Penyadapan Presiden Prabowo: Irjen SU Jadi Tersangka Keempat, Ini Perannya
- Penyadapan Presiden: Peran 4 Jenderal Diungkap, Bukti Awal Dugaan Makar
- Penyadapan Prabowo: Listyo Sigit Jadi End User Hasil Sadapan