Ijazah Gibran: Yusril Sebut Tak Ada Celah Hukum, Istana Bantah Tolak Mundur

Yusril sebut putusan MK dan MA soal ijazah Gibran final tanpa celah hukum; Istana bantah Prabowo tolak niat mundur Wapres.

Oleh · · Politik

Ijazah Gibran: Yusril Sebut Tak Ada Celah Hukum, Istana Bantah Tolak Mundur
Foto: Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak yang makin pelik. Sehari setelah Gibran menyampaikan niatan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi negara justru menyampaikan keterangan yang saling berseberangan dengan narasi Istana Wapres — mulai dari penegasan tertutupnya celah hukum hingga bantahan atas klaim saran Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan perkara ijazah Gibran sudah tidak memiliki celah hukum untuk ditempuh kembali. Ia merujuk dua putusan badan peradilan tertinggi: Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran meski tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikannya, dan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA terkait Gibran.

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita. Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti dilaporkan Detik.

Yusril juga menutup wacana peninjauan kembali. Ia menjelaskan tidak ada pihak yang berhak mengajukan PK atas putusan MA karena dalam perkara itu yang menjadi tergugat adalah Dirjen Dikdasmen, sedangkan Gibran tidak maju sebagai tergugat intervensi sehingga tidak bisa mengajukan banding. "Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," ujarnya. Meski demikian, ia menyerahkan langkah lanjutan kepada Gibran. "Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh."

Penegasan Yusril menjadi masalah tersendiri bagi Gibran, yang sebelumnya menyatakan akan tetap berjuang di PTUN. Usai bertemu Prabowo, Gibran mengaku mendapat saran dari Presiden untuk "tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1" serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Klaim itulah yang kemudian dibantah dua pejabat Istana.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyatakan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran menempuh perlawanan hukum. Menurutnya, pandangan hukum Presiden dalam kasus ini justru diwakili pernyataan Yusril. "Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," kata Syahganda, Selasa, dikutip CNN Indonesia dari detikcom. "Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum."

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meluruskan narasi lain yang beredar: bahwa Presiden menolak niat mundur Gibran. "Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, seperti diberitakan Antara. Ia menjelaskan pertemuan 2,5 jam pada Selasa pagi itu berisi saran-saran dari Presiden, sementara Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.

Dari sisi legislatif, Komisi II DPR menilai pengunduran diri Gibran — bila jadi dilakukan — mestinya disampaikan secara terbuka kepada publik, bukan hanya melalui pertemuan tertutup dengan Presiden. Tokoh hukum tata negara Denny Indrayana, yang selama ini vokal dalam perkara ijazah, mengingatkan agar Gibran tidak salah membaca situasi: sikap sopan santun Prabowo dalam pertemuan jangan dimaknai sebagai izin untuk tidak mundur.

Dengan putusan MK dan MA yang sama-sama final, ruang manuver Gibran di jalur hukum praktis menyempit. Pilihan yang tersisa kini berada di ranah politik: bertahan dengan legitimasi yang terus dipersoalkan publik, atau menempuh jalan mundur yang ia sendiri telah buka lewat niatan yang disampaikan kepada Presiden. Hingga Rabu pagi, Istana Wapres belum menyampaikan langkah konkret berikutnya.

Sumber

  1. Penegasan Yusril Bahwa Tak Ada Celah Hukum Lagi soal Ijazah Gibran — Detik
  2. Mensesneg bantah Prabowo tolak niatan pengunduran diri Gibran — Antara
  3. Kepala Bakom: Tak Mungkin Prabowo Sarankan Gibran untuk Fight di PTUN — CNN Indonesia
  4. Komisi II: Pengunduran Diri Gibran Mestinya Disampaikan ke Publik — CNN Indonesia
  5. Denny Indrayana Ingatkan Gibran: Sikap Sopan Santun Prabowo Jangan Dimaknai Izin untuk Tidak Mundur — Sindonews

Topik

Berita terkait