Sudan di Ambang Kelaparan Massal, PBB Sebut Krisis Pengungsian Terbesar Dunia
Perang saudara yang berlarut antara militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat mendorong jutaan warga sipil ke jurang kelaparan, sementara akses bantuan kemanusiaan terus tersendat.
BeritaFlash AI · · Internasional
Rangkuman
- Badan-badan PBB memperkirakan lebih dari 12 juta warga Sudan terpaksa meninggalkan rumah sejak konflik pecah pada April 2023, menjadikannya krisis pengungsian terbesar di dunia saat ini.
- Kondisi kelaparan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Darfur dan Kordofan, dengan akses konvoi bantuan yang kerap terhambat pertempuran dan birokrasi perizinan.
- Upaya mediasi internasional belum membuahkan gencatan senjata permanen, sementara organisasi kemanusiaan memperingatkan defisit pendanaan yang kian melebar.
KHARTOUM — Krisis kemanusiaan di Sudan memasuki fase yang oleh sejumlah pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut sebagai salah satu yang paling parah dalam beberapa dekade terakhir. Konflik bersenjata antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang meletus pada April 2023 belum menunjukkan tanda-tanda mereda, meninggalkan sistem kesehatan, pendidikan, dan distribusi pangan negara itu dalam kondisi nyaris lumpuh.
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) dan Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memperkirakan lebih dari 12 juta orang telah meninggalkan tempat tinggal mereka, baik sebagai pengungsi internal maupun yang menyeberang ke negara tetangga seperti Chad, Mesir, Sudan Selatan, dan Ethiopia. Arus perpindahan tersebut membebani wilayah perbatasan yang sebelumnya sudah rentan secara ekonomi, memicu kekhawatiran akan efek berantai terhadap stabilitas kawasan Tanduk Afrika dan Sahel.
Situasi pangan menjadi perhatian paling mendesak. Mekanisme klasifikasi ketahanan pangan internasional (IPC) telah mengonfirmasi kondisi kelaparan di sejumlah lokasi, terutama di kamp-kamp pengungsian di Darfur, sementara jutaan warga lainnya berada pada level kerawanan pangan akut. Pertempuran berkepanjangan di kota-kota seperti El Fasher dan wilayah Kordofan membuat lembaga bantuan kesulitan menjangkau penduduk sipil. Beberapa organisasi juga melaporkan penjarahan gudang logistik serta hambatan perizinan yang memperlambat pengiriman pasokan.
Di tingkat diplomatik, berbagai inisiatif mediasi yang digagas Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Afrika, dan negara-negara Teluk belum menghasilkan gencatan senjata yang bertahan lama. Kelompok pemantau hak asasi manusia menuding kedua belah pihak melakukan pelanggaran serius terhadap warga sipil, termasuk serangan membabi buta di kawasan permukiman serta kekerasan berbasis etnis dan gender. Kedua pihak yang bertikai umumnya membantah tuduhan tersebut dan saling melemparkan tanggung jawab.
Persoalan lain yang tidak kalah krusial adalah pendanaan. Rencana tanggap kemanusiaan untuk Sudan secara konsisten hanya terpenuhi sebagian dari kebutuhan yang diajukan, di tengah kompetisi perhatian global dengan krisis di Gaza, Ukraina, dan kawasan lain. Sejumlah lembaga bantuan memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran donor besar dapat memaksa penutupan dapur umum komunitas dan pusat gizi yang selama ini menjadi penyangga terakhir bagi anak-anak penderita gizi buruk akut.
Para analis menilai bahwa tanpa tekanan terkoordinasi terhadap pihak-pihak yang bertikai dan aktor eksternal yang diduga memasok persenjataan, perang Sudan berisiko berubah menjadi konflik beku dengan fragmentasi wilayah secara de facto. Bagi puluhan juta warga sipil yang terjebak di dalamnya, kalkulasi geopolitik tersebut bermuara pada satu pertanyaan sederhana namun mendesak: kapan bantuan pangan dan obat-obatan benar-benar dapat menjangkau mereka.