Prabowo Geram 8 Perda Bolehkan Bakar Lahan 2 Hektare: Ini Menipu
Prabowo perintahkan koreksi tegas 8 Perda kabupaten yang membolehkan bakar lahan 2 hektare dan turunkan 1.000 perwira TNI untuk edukasi warga.
BeritaFlash AI · · Politik
Rangkuman
- Prabowo menyebut masih ada 8 Perda kabupaten yang memberi celah bakar lahan hingga 2 hektare dan menilai aturan itu menipu
- Presiden menugaskan 1.000 perwira TNI berpangkat mayor hingga kolonel turun ke kabupaten untuk edukasi pembukaan lahan tanpa membakar
- Prabowo sepakat membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang langsung berada di bawah Presiden
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meluapkan kegeramannya atas masih adanya Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten yang memberi celah masyarakat membakar lahan hingga dua hektare. Ia menegaskan aturan semacam itu harus dikoreksi secara tegas karena menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut.
Kegeraman itu disampaikan Prabowo saat menggelar pembahasan mitigasi karhutla bersama 22 akademisi dan pakar dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Video pertemuan tersebut diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/9/2026).
"Yang pertama, kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 Perda di kabupaten, bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar," kata Prabowo, dikutip dari Detik dan Okezone, Jumat.
Menurut Prabowo, ketentuan yang memperbolehkan satu orang membakar lahan hingga dua hektare sama sekali tidak masuk akal. Ia mempertanyakan logika di balik aturan itu, karena api yang sudah membakar area seluas itu mustahil dikendalikan satu orang.
"Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan?" ujarnya. "Kan itu, itu kan menipu. Perda ini menipu."
Sebagai tindak lanjut, Prabowo mengaku telah menugaskan TNI mengerahkan 1.000 perwira berpangkat mayor, letnan kolonel, hingga kolonel ke kabupaten-kabupaten yang dimaksud. Polri, kata dia, berpeluang dilibatkan kemudian. Para perwira itu bertugas memberi edukasi kepada masyarakat soal pembukaan lahan tanpa membakar.
"Jadi saya sudah tugaskan TNI, nanti mungkin Polri, saya turunkan 1.000 perwira, mayor, letkol, kolonel. 1.000, saya turunkan ke kabupaten-kabupaten itu, untuk memberi edukasi," tuturnya, dikutip dari Kumparan.
Prabowo menekankan pemerintah tidak sekadar melarang, tetapi juga menawarkan solusi. Masyarakat yang membutuhkan lahan diminta melapor agar pemerintah menyiapkan lahan dan pompa air untuk kebutuhan mereka. "Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita," imbuhnya.
Dalam pertemuan yang sama, Prabowo menyoroti karakteristik lahan gambut Indonesia yang dinilainya berbeda dari negara tetangga. "Ada satu fenomena bahwa tetangga-tetangga kita juga punya hutan tapi mungkin mereka tidak punya gambut sebesar kita. Mungkin ya, kalian yang lebih tahu, kalian yang mengerti, makanya saya mengundang Saudara-saudara," kata dia kepada para pakar.
Pertemuan itu juga menghasilkan keputusan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). "Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove (Nasional), BPGMN. Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah presiden. Saya setuju," tegas Prabowo.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam konferensi pers usai pertemuan membenarkan keputusan tersebut. "Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN," kata Raja Juli, dikutip dari CNN Indonesia.
Di sela pertemuan, Prabowo juga menyinggung soal pidatonya yang kerap dipelintir seolah ia tidak menghormati pakar. "Jadi saudara-saudara jangan salah ya menerima, karena kadang-kadang saya kalau bicara di audiens suka dipelintir, dibilang seolah saya tidak hormati pakar," ujarnya. Ia mengklaim justru selalu mencari masukan dari kalangan pakar sejak masih menjadi perwira.
Sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah kembali memanas dalam beberapa pekan terakhir, dengan ratusan ribu kasus ISPA dilaporkan terkait kabut asap karhutla. Pemerintah pusat bahkan sempat membentuk satgas darat dan melakukan modifikasi cuaca untuk menekan titik api.
Sumber
- Prabowo Geram Ada Perda yang Bolehkan Warga Bakar Lahan: Ini Menipu! — Okezone
- Prabowo Kerahkan 1.000 Perwira ke Daerah, Edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Membakar — Kumparan
- Prabowo: Negara Tetangga Punya Hutan, Mungkin Tak Punya Gambut Sebesar Kita — Detik
- Prabowo Sebut Omongannya Dipelintir Seolah Tidak Hormati Pakar — CNN Indonesia