Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN)
Prabowo resmi membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) usai ratas dengan 22 pakar, beda dengan BRGM yang dibubarkan 2024.
BeritaFlash AI · · Politik
Rangkuman
- Prabowo bentuk BPGMN usai ratas dengan 22 pakar gambut dan mangrove di Istana, Kamis 24 September 2026
- BPGMN langsung di bawah Presiden, berbeda dengan BRGM yang dulu di bawah Kemenhut dan dibubarkan Desember 2024
- Fokus pada pencegahan karhutla berbasis desa, deteksi dini hotspot oleh BRIN, dan pemberdayaan Masyarakat Pemadam Api
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), lembaga baru yang langsung berada di bawah tanggung jawab Presiden untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026), yang dihadiri 22 pakar lingkungan, gambut, dan mangrove dari berbagai universitas serta BRIN.
"Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai pertemuan, dikutip dari CNBC Indonesia. Raja Juli mengaku dialah yang mengusulkan pembentukan badan ini kepada Presiden, mengingat badan sebelumnya — Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dibentuk 2016 — memiliki otoritas terbatas dan sudah dibubarkan pada akhir Desember 2024.
Perbedaan mendasar antara BPGMN dan BRGM, kata Raja Juli, terletak pada posisi kelembagaan. "Dulu BRGM itu semacam salah satu dirjennya KLHK. Nanti dia langsung tidak di bawah Kementerian Kehutanan, tapi langsung di bawah Presiden," jelasnya kepada Detik. Badan baru ini akan diisi para profesional dan ilmuwan dengan anggaran yang memadai, serta basis kerja langsung di tingkat desa. "Pak Presiden dengan tegas mengatakan basis kerjanya nanti di desa. Bagaimana desa berdaya, secara presisi dapat melakukan pencegahan terhadap api," ujarnya.
Target utama BPGMN adalah memitigasi karhutla di enam provinsi berbasis gambut: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain pencegahan karhutla, badan ini juga bertugas mengelola ekosistem mangrove agar tetap menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir tanpa merusak ekosistemnya.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan lembaganya diminta mendukung BPGMN, terutama dalam deteksi dini titik panas. "Bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi dini hotspot," kata Arif. BRIN juga diminta memperkuat pendekatan pencegahan berbasis desa melalui Masyarakat Pemadam Api (MPA) yang selama ini dinilai efektif, serta menyiapkan solusi teknologi berupa injeksi air, pompa air tingkat desa, dan bahan alternatif pemadaman karhutla.
Menurut Antara, pemerintah saat ini tengah memetakan pengelolaan 24 juta hektare kawasan gambut berkelanjutan yang akan menjadi wilayah kerja badan baru ini. Prabowo sendiri, dalam ratas tersebut, menegaskan keinginannya agar ilmuwan dan masyarakat terlibat langsung dalam BPGMN.
Raja Juli memastikan BPGMN tidak akan tumpang tindih dengan Kementerian Kehutanan. "Berharap sekali lagi, di nasional ada institusi ini," ujarnya, seraya menambahkan bahwa tindakan pencegahan jauh lebih penting, efektif, dan efisien dibanding langkah reaktif. Pembentukan badan ini dilakukan di tengah masih berlangsungnya musim kemarau dan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan, termasuk ditutupnya sementara Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya akibat asap pada hari yang sama.
Sumber
- Tok! Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional — CNBC Indonesia
- Menhut Jelaskan Beda BPGMN dengan BRGM yang Pernah Dibubarkan — Detik
- Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk Cegah Karhutla Dibentuk, Langsung di Bawah Presiden — Sindonews
- Prabowo ingin ilmuwan, masyarakat terlibat di Badan Pengelola Gambut — Antara
- Menhut Pastikan BPGMN Tak Tumpang Tindih dengan Kemenhut — Kumparan