PPATK Catat Transaksi Terkait Tindak Pidana Tembus Rp416 Triliun pada Semester I-2026

Tindak pidana pertambangan jadi penyumbang terbesar senilai Rp167,23 triliun, disusul perpajakan Rp122,98 triliun dan kepabeanan Rp51,96 triliun.

Oleh · · Ekonomi

PPATK Catat Transaksi Terkait Tindak Pidana Tembus Rp416 Triliun pada Semester I-2026
Foto: BeritaFlash · BeritaFlash

Rangkuman

JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat jejak keuangan atau transaksi yang terkait dengan tindak pidana selama semester I-2026 mencapai Rp416,58 triliun. Angka tersebut merupakan hasil analisis jejak keuangan dari 18 tindak pidana asal.

PPATK telah menghasilkan 703 produk intelijen keuangan dari keseluruhan tindak pidana asal itu hingga akhir semester I-2026, terdiri dari hasil analisis sebanyak 485 produk dan informasi 218 produk. "Setiap produk merepresentasikan upaya mengubah data transaksi keuangan menjadi intelijen yang dapat mendukung pengungkapan tindak pidana serta memperkuat respons negara terhadap ancaman kejahatan ekonomi," dikutip dari Laporan Semester PPATK 2026, Kamis (19/11/2026), seperti diberitakan CNBC Indonesia.

Tindak pidana asal dengan transaksi terbesar pada periode itu berasal dari bidang pertambangan, senilai Rp167,23 triliun dari 15 produk intelijen keuangan (PIK). Berikutnya tindak pidana di bidang perpajakan sebesar Rp122,98 triliun dari 93 PIK, dan kepabeanan Rp51,96 triliun dari 7 PIK.

Selanjutnya korupsi Rp14,90 triliun dari 202 PIK; tindak pidana ITE Rp14,46 triliun dari 11 PIK; tindak pidana lainnya Rp13,17 triliun dari 45 PIK; penipuan Rp11,25 triliun dari 73 PIK; perjudian Rp9,68 triliun dari 34 PIK; penggelapan Rp6,15 triliun dari 17 PIK; narkotika Rp2,93 triliun dari 40 PIK; dan pidana di bidang perbankan Rp922,09 miliar dari 7 PIK.

Selain itu tercatat perdagangan orang Rp406,79 miliar dari 8 PIK; tindak pidana di bidang pasar modal Rp289,5 miliar dari 7 PIK; lingkungan hidup Rp164 miliar dari 3 PIK; kehutanan Rp56,21 miliar dari 5 PIK; dan pendanaan terorisme Rp1,33 miliar dari 37 PIK. Pidana di bidang perasuransi dan fit and proper tidak tercatat nominalnya, masing-masing dari 1 dan 98 PIK.

"Melalui produk intelijen keuangan yang akurat dan tepat waktu, PPATK mendukung penegakan hukum sekaligus memperkuat pertahanan negara di ruang digital dengan memutus aliran dana yang menjadi sumber kehidupan berbagai tindak pidana, termasuk perjudian online," sebagaimana tertera dalam laporan tersebut, yang juga dipublikasikan melalui laman resmi PPATK.

Laporan ini dirilis di tengah gencarnya penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi, mulai dari tambang ilegal, judi online, hingga penyelundupan, yang menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sumber

  1. Transaksi Kasus Pertambangan, Korupsi, Judi-Pasar Modal Tembus Rp416 T — CNBC Indonesia
  2. Laporan Semester I Tahun 2026 — PPATK

Topik

Berita terkait