Prabowo Mau 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Kapolri Siapkan Langkah Penertiban
Polri akan terjunkan Bareskrim dan Baintelkam untuk mendata IUP demi menentukan prioritas penertiban tambang ilegal; DPR menyambut dukungan.
Oleh Adi Rahmadi · · Ekonomi

Rangkuman
- Presiden Prabowo Subianto mengarahkan 70 persen hasil pertambangan Indonesia dinikmati negara; Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto siap menerjunkan Bareskrim dan Baintelkam untuk mendata IUP.
- Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara, sementara perusahaan legal dijamin dikawal demi iklim investasi.
- Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar mendukung penuh arahan itu, menilai sudah terlalu lama nilai tambah SDA Indonesia tidak dinikmati bangsa sendiri.
JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyambut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dapat dinikmati oleh negara. Ia siap menerjunkan Bareskrim Polri hingga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) untuk mendata Izin Usaha Pertambangan (IUP) guna menentukan prioritas penertiban.
"Itu tentunya nanti akan didatakan dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan didatakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," kata Suyudi di Mabes Polri, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Polri menegaskan akan menertibkan praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin dan merugikan negara. "Yang jelas praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan," tegas Suyudi. Ia sekaligus menekankan komitmen pengawalan terhadap perusahaan pertambangan legal. "Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum dan merugikan negara, kita harus sama-sama tertibkan. Polri tentunya ada di depan," tandasnya.
Dukungan mengalir dari legislatif. Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar, menilai instruksi Presiden itu dapat menjadi langkah mengembalikan penguasaan kekayaan sumber daya alam (SDA) ke kepentingan nasional. "Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri," ujarnya, Rabu (18/11).
Gunhar mencontohkan model penguasaan negara di sektor tambang yang diterapkan Rusia dan China — seperti keterlibatan negara lewat Gazprom dan Rosneft, serta rata-rata kepemilikan pemerintah China pada perusahaan tambang terbesarnya.
Arahan 70 persen ini relevan dengan temuan PPATK yang mencatat transaksi terkait tindak pidana di bidang pertambangan senilai Rp167,23 triliun pada semester I-2026. Jaringan tambang ilegal di Tanah Air dilaporkan mengeruk emas, pasir timah, hingga batu bara dengan nilai fantastis. Di Bogor, aparat juga baru menertibkan 31 lubang tambang emas ilegal di kawasan Gunung Talaga.
Sumber
- Prabowo Mau 70% Hasil Tambang Buat Negara, Kapolri Siapkan Langkah Ini — CNBC Indonesia
- Jaringan Tambang Ilegal Keruk Emas RI-Pasir Timah dan Batu Bara Rp167 T — CNBC Indonesia
- Aparat Tertibkan 31 Lubang Tambang Emas Ilegal di Gunung Talaga Bogor — Detik
Topik
Berita terkait
- PPATK Catat Transaksi Terkait Tindak Pidana Tembus Rp416 Triliun pada Semester I-2026
- Prabowo Pimpin Ratas Karhutla: 639 Ha Masih Terbakar di 6 Provinsi, Fokus Kalteng dan Sumsel
- Reshuffle Kedelapan Prabowo: 9 Pejabat Dilantik, Kristomei Pimpin BNPB
- Laboratorium Sabu Terbesar di Indonesia Dibongkar di Aceh, 1,2 Ton Diamankan
- Terima Tim Perumus UU Satu Data Indonesia, Prabowo: Kedaulatan Data Fondasi Jaga Keutuhan Bangsa