Bahas RUU Penyadapan, DPR Tak Ingin Kasus Listyo Sigit Cs Terulang

Rapat dengar pendapat dengan Kabaintelkam Polri digelar menyusul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh bangsa.

Oleh · · Politik

Bahas RUU Penyadapan, DPR Tak Ingin Kasus Listyo Sigit Cs Terulang
Foto: BeritaFlash · BeritaFlash

Rangkuman

JAKARTA — Komisi III DPR RI mulai kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU ini dilanjutkan setelah penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menegaskan payung hukum penyadapan diperlukan agar kasus dugaan penyadapan ilegal yang belakangan mengguncang publik tidak terulang.

"Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum," kata Habiburokhman saat membuka rapat, dikutip dari Detik.

Menurutnya, kewenangan penyadapan sebenarnya telah tersebar di sejumlah undang-undang, tetapi tidak diatur secara rinci dan prosedurnya beragam — ada yang memerlukan izin pengadilan, ada yang tidak. "Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," ujarnya.

Pembahasan RUU ini tak lepas dari kasus yang tengah bergulir. Polri sebelumnya menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, dikutip dari CNBC Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi III pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan bahwa Ahrie Sonta — yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 — diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, meneruskannya kepada operator untuk menyadap tanpa permohonan penyidik, lalu memerintahkan Brigjen Pol TK melakukan pengawasan atau surveillance.

Kapolri juga mengungkap sasaran penyadapan diduga sangat luas: Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, hingga mahasiswa. Ia menekankan daftar sasaran itu merupakan materi penyidikan dan tidak serta-merta berarti keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Terbaru, Bareskrim Polri mengonfirmasi sejumlah figur publik turut menjadi korban. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Pol Suhermanto menyebut pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova Ginting, serta pegiat media sosial Denny Siregar masuk daftar korban penyadapan.

Sementara itu, dalam RDPU, Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti meminta RUU Penyadapan tidak hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, tetapi juga untuk kepentingan intelijen keamanan. Menurutnya, metode human intelligence dan open source intelligence tak lagi mencukupi menghadapi perkembangan komunikasi digital, sehingga penyadapan dibutuhkan untuk deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini gangguan kamtibmas — dengan tetap menghormati hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, dikutip dari Kumparan.

Sumber

  1. Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan, Tak Ingin Kasus Listyo Sigit Terulang — Okezone
  2. Komisi III DPR Rapat Bareng Kabaintelkam Polri Bahas RUU Penyadapan — Detik
  3. Bareskrim Update Korban Penyadapan Listyo Cs: Raffi Ahmad Hingga Najwa — CNBC Indonesia
  4. Baintelkam Polri Minta RUU Penyadapan Atur Penyadapan untuk Deteksi Dini Gangguan Keamanan — Kumparan
  5. Sosok TK Terlibat Penyadapan Presiden Disorot, Polri: Berpangkat Brigjen — Okezone

Topik

Berita terkait