Kelas Menengah Tertekan, Mesin Konsumsi Ekonomi Indonesia Kehilangan Tenaga

Penyusutan jumlah kelas menengah dan melemahnya tabungan rumah tangga menimbulkan kekhawatiran baru terhadap keberlanjutan pertumbuhan konsumsi domestik.

Oleh · · Ekonomi

Kelas Menengah Tertekan, Mesin Konsumsi Ekonomi Indonesia Kehilangan Tenaga

Rangkuman

JAKARTA — Kelas menengah Indonesia, yang selama dua dekade terakhir menjadi tulang punggung konsumsi domestik, tengah menghadapi tekanan yang semakin nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk yang masuk kategori kelas menengah menyusut dari sekitar 57,3 juta jiwa pada 2019 menjadi sekitar 47,8 juta jiwa pada 2024. Pada saat yang sama, kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan kelompok rentan miskin justru membesar, menandakan terjadinya pergeseran ke bawah dalam struktur ekonomi rumah tangga.

Pergeseran itu berdampak langsung pada mesin utama perekonomian nasional. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 53 persen produk domestik bruto, namun laju pertumbuhannya dalam beberapa kuartal terakhir konsisten berada di kisaran 4,9 persen—lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Pelemahan tersebut tercermin pada sejumlah indikator sektoral, mulai dari perlambatan penjualan kendaraan bermotor, tekanan pada industri tekstil dan alas kaki, hingga menipisnya margin pelaku ritel modern di kota-kota besar.

Indikator perilaku menabung turut memberi sinyal serupa. Data perbankan memperlihatkan proporsi simpanan bernilai kecil terus menurun secara riil, sementara rasio tabungan terhadap pendapatan rumah tangga kelas menengah tergerus. Fenomena yang kerap disebut sebagai makan tabungan atau eating savings ini menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga mempertahankan tingkat konsumsinya bukan dari kenaikan pendapatan, melainkan dengan menguras simpanan dan menambah utang konsumtif, termasuk melalui layanan pembayaran tunda (paylater).

Sejumlah ekonom menilai akar persoalannya bersifat struktural, yakni kelangkaan lapangan kerja formal berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor padat modal, seperti pertambangan dan pengolahan mineral, dinilai belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Akibatnya, sebagian besar penambahan angkatan kerja terserap ke sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan tanpa perlindungan jaminan sosial yang memadai.

Pemerintah selama ini merespons dengan rangkaian stimulus, mulai dari bantuan pangan, diskon tarif listrik, hingga insentif pajak untuk sektor properti dan otomotif. Namun para analis mengingatkan bahwa kebijakan berbasis transfer dan insentif jangka pendek hanya menahan laju penurunan, tanpa memperbaiki fondasi pendapatan rumah tangga. Mereka mendorong agar fokus kebijakan digeser ke revitalisasi industri manufaktur padat karya, kepastian regulasi bagi investasi, serta penguatan program pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Tantangan berikutnya terletak pada ruang fiskal yang kian terbatas di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas pemerintah. Tanpa perbaikan kualitas pekerjaan dan pertumbuhan upah riil, pemulihan daya beli kelas menengah berisiko berjalan lambat. Bagi perekonomian yang sangat bergantung pada belanja domestik, lemahnya daya beli kelompok ini bukan sekadar persoalan sosial, melainkan ancaman nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.

Topik

Berita terkait