Daya Beli Kelas Menengah Tertekan, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Sorotan
Perlambatan konsumsi rumah tangga yang menopang lebih dari separuh perekonomian nasional memicu kekhawatiran atas ketahanan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Oleh Adi Rahmadi · · Ekonomi
Rangkuman
- Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto, namun pertumbuhannya cenderung stagnan di kisaran 4,9 persen dalam beberapa kuartal terakhir.
- Jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dalam lima tahun terakhir, sementara kelompok rentan miskin bertambah, menurut data Badan Pusat Statistik.
- Ekonom mendorong bauran kebijakan fiskal dan moneter yang lebih tepat sasaran, termasuk perluasan lapangan kerja formal dan pengendalian harga pangan.
JAKARTA — Tekanan terhadap daya beli kelompok kelas menengah kembali menjadi sorotan para ekonom setelah sejumlah indikator konsumsi menunjukkan pelemahan yang persisten. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi mesin utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto, tumbuh relatif stagnan di kisaran 4,9 persen dalam beberapa kuartal terakhir — angka yang dinilai belum memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menembus level 5,5 persen sebagaimana ditargetkan pemerintah.
Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang masuk kategori kelas menengah menyusut secara signifikan dalam lima tahun terakhir, sementara kelompok menuju kelas menengah dan rentan miskin justru bertambah. Pergeseran struktural ini disebut sejumlah pengamat sebagai konsekuensi dari pandemi yang menggerus tabungan rumah tangga, disusul kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi pertumbuhan upah riil yang setara.
Indikator lain turut memperkuat sinyal pelemahan tersebut. Rasio simpanan masyarakat di perbankan menunjukkan perlambatan pada segmen rekening bernilai kecil hingga menengah, sementara pertumbuhan kredit konsumsi mengalami moderasi. Di sisi lain, sektor ritel modern dan industri manufaktur padat karya melaporkan permintaan yang belum sepenuhnya pulih, terutama untuk kategori barang tahan lama seperti perabot rumah tangga dan kendaraan bermotor roda empat.
Para ekonom menilai akar persoalan tidak semata terletak pada inflasi, yang secara umum masih terkendali di rentang sasaran Bank Indonesia. Persoalan yang lebih mendasar adalah kualitas penciptaan lapangan kerja. Sebagian besar penyerapan tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir terjadi di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil dan minim jaminan sosial, sehingga menekan kapasitas belanja jangka panjang rumah tangga.
Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen stimulus, mulai dari bantuan sosial, insentif perpajakan untuk sektor properti, hingga program subsidi tertentu. Namun efektivitas kebijakan tersebut masih diperdebatkan. Sejumlah kalangan menilai stimulus berbasis transfer tunai cenderung bersifat jangka pendek dan belum menyentuh persoalan struktural, sementara kelompok kelas menengah justru kerap berada di luar cakupan penerima bantuan sosial sekaligus menanggung beban pajak dan iuran wajib.
Bank Indonesia sendiri memiliki ruang kebijakan yang terbatas, mengingat pertimbangan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika suku bunga global. Karena itu, sejumlah analis mendorong koordinasi yang lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter, dengan penekanan pada pengendalian harga pangan, perluasan akses pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta percepatan investasi di sektor padat karya. Tanpa perbaikan pada fondasi pendapatan rumah tangga, pemulihan konsumsi diperkirakan akan berjalan lambat dan membebani prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang.