Karhutla: Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan, 93 Korporasi Diincar

Pemerintah mencabut HGU 11 perusahaan terkait karhutla, sebagian dimiliki investor Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, sementara 93 korporasi masuk SPDP.

Oleh · · Lokal

Karhutla: Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan, 93 Korporasi Diincar
Foto: Ilustrasi kebakaran hutan di Kalimantan. Pemerintah mencabut HGU 11 perusahaan terkait karhutla 2026. · Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Pemerintah mencabut hak guna usaha (HGU) 11 perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Dari 11 perusahaan itu, sebagian dimiliki investor asal Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

"Kalau dilihat dari BO-nya, atau beneficiary ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026), seperti dikutip dari Detik.

Ke-11 perusahaan yang dicabut HGU-nya tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur: PT NMIB di Kabupaten Banjar; PT RKA di Melawi; PT SKM, PT AER, dan PT API di Ketapang; PT SAE dan PT ANI di Landak; PT PSLT di Kubu Raya; PT BOS di Kapuas Hulu; serta PT JMS dan PT STP di Kutai Kartanegara. Pencabutan dibagi tiga klaster: perusahaan yang lahannya terbakar lebih dari 50 persen dan berulang tanpa sarana mitigasi kebakaran; perusahaan yang masa HGU-nya sudah habis sejak 2020 dan akan diambil alih negara; serta perusahaan yang baru mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) namun HGU-nya belum terbit. Tiga perusahaan lain masih dikaji untuk potensi pencabutan.

Di sisi penegakan hukum pidana, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan Polri dan Kejaksaan Agung telah menerbitkan 334 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait karhutla. "Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data, Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi," kata Dudung, seperti dilaporkan Sindonews. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar mencapai 33.514,01 hektare, sementara Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum — meliputi 5 pencabutan, 19 pembekuan, dan 8 teguran tertulis — dengan 120 subjek hukum lain dalam proses pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dudung menyampaikan kabar duka: sepanjang 2026 tercatat 15 personel gugur dalam tugas penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Korban terbaru adalah Yayan Sofyan Suri, yang meninggal dalam kecelakaan helikopter water bombing di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, pada 8 November 2026. Sebelumnya, tiga prajurit TNI — Letkol CPN Anumerta Dudi Firmansyah, Kapten CPN Nur Hafidz Akbar, dan Sertu Heri Prasetyo — juga gugur. "Para korban adalah patriot bangsa dan pejuang kemanusiaan," ujar Dudung.

Dampak karhutla tahun ini juga meluas ke sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat 589 sekolah di Kalimantan Tengah harus mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) susulan karena terdampak kabut asap, melibatkan 36.999 siswa peserta ujian, menurut Antara dan Kumparan. Kabut asap pekat memaksa sekolah-sekolah meliburkan diri dalam beberapa pekan terakhir.

Megawati Soekarnoputri turut menyoroti karhutla yang terus berulang. Ia menegaskan tidak setuju hutan alam digantikan perkebunan kelapa sawit karena sifatnya monokultur yang tidak bisa berdampingan dengan ekosistem hutan, seperti dilaporkan Kumparan. Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap keterlibatan korporasi perkebunan dalam kebakaran yang melanda Kalimantan tahun ini.

Pemerintah menyatakan penanganan karhutla 2026 akan terus diperketat, baik lewat penegakan hukum pidana terhadap perorangan dan korporasi, pencabutan izin, maupun evaluasi menyeluruh terhadap kewajiban pemegang HGU dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam mencegah kebakaran di konsesinya masing-masing.

Sumber

  1. Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan Terlibat Karhutla — Detik
  2. 334 Kasus Karhutla Masuk Penyidikan, Dudung: 93 SPDP Sasar Korporasi — Sindonews
  3. Menko Polkam Ungkap Total 15 Orang Meninggal Saat Padamkan Karhutla — Detik
  4. Kemendikdasmen: 589 sekolah di Kalteng ikut TKA susulan imbas karhutla — Antara
  5. Imbas Karhutla, 36.999 Siswa Peserta TKA di Kalteng Ikuti Ujian Susulan — Kumparan

Topik

Berita terkait