Sidang etik Listyo Sigit digelar pekan depan, Polri terbitkan Perpol baru longgarkan syarat majelis KKEP

Polri menjadwalkan sidang kode etik eks Kapolri Listyo Sigit pekan depan terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo, setelah menerbitkan Perpol 4/2026 yang mengubah syarat pangkat majelis KKEP.

Oleh · · Hukum

Sidang etik Listyo Sigit digelar pekan depan, Polri terbitkan Perpol baru longgarkan syarat majelis KKEP
Foto: Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Sidang etik ini merupakan kelanjutan dari proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto yang menjerat Listyo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka.

Kepastian jadwal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. "Untuk mekanisme pada sidang berikutnya, tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP (Listyo Sigit Prabowo) akan dilaksanakan pada pekan depan," ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari Kompas TV.

Trunoyudo belum mengungkap susunan majelis yang akan mengadili Listyo. Ia hanya memastikan penentuan majelis akan mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya Pasal 42 yang mengatur susunan organisasi dan keanggotaan KKEP.

Perpol baru longgarkan syarat majelis

Dikutip dari The Jakarta Post, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol 4/2026 yang mengubah sembilan ketentuan dalam aturan kode etik Polri. Salah satu perubahan paling signifikan adalah relaksasi syarat pangkat anggota majelis KKEP: anggota majelis kini boleh berpangkat maksimal dua tingkat di bawah perwira yang disidang, menghapus ketentuan lama yang mewajibkan anggota majelis berpangkat setara atau lebih tinggi.

Relaksasi serupa juga berlaku untuk majelis banding KKEP, sehingga perwira berpangkat lebih rendah dapat meninjau permohonan banding terhadap putusan etik tingkat pertama. Perubahan lainnya, hak mengajukan banding kini dibatasi hanya untuk perwira yang dinyatakan melanggar — pasangan, anak, dan orang tua terduga tidak lagi memiliki hak banding. "Sekarang, hanya perwira yang terbukti melakukan pelanggaran yang boleh mengajukan banding," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Rabu (18/11/2026), seperti dikutip The Jakarta Post. Perpol baru itu juga memperpendek batas waktu minimal pemanggilan pemeriksaan dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender.

Dua jenderal sudah dijatuhi PTDH

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang etik kasus penyadapan Presiden secara bertahap terhadap empat tersangka: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Menurut Kompas TV, dua tersangka sudah lebih dulu menjalani sidang: Irjen Ahrie Sonta disidang pada Selasa (10/11/2026) dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan, disusul Irjen Eko Hadi yang juga divonis PTDH. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan sidang karena masih menjalani perawatan kesehatan.

Jika majelis KKEP nantinya menyatakan Listyo terbukti melanggar kode etik profesi, sanksi yang mengancam berkisar dari demosi dan penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian — sanksi yang sama yang telah dijatuhkan kepada dua anak buahnya.

Proses pidana berjalan paralel

Di luar jalur etik, proses pidana keempat tersangka tetap berjalan. Bareskrim Polri telah menaikkan perkara dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ini ke tahap penyidikan. Namun ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan Jumat (20/11/2026) ditunda hingga pekan depan karena penyidik masih mendalami bukti-bukti baru, termasuk hasil penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang.

Sejauh ini keempat tersangka baru dijerat pasal terkait penyadapan ilegal dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), belum dengan pasal makar. Penyidik menyatakan penerapan pasal makar menunggu kecukupan bukti yang diuji dalam gelar perkara lanjutan bersama jaksa penuntut umum.

Sidang etik Listyo Sigit pekan depan akan menjadi penentu nasib karier mantan Kapolri itu di Korps Bhayangkara, sekaligus ujian bagi kredibilitas reformasi internal Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto.

Sumber

  1. Siapa yang Akan Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan? Polri Beber Aturan Penentuan Majelisnya — Kompas TV
  2. New police rules pave way for Listyo's ethics hearing — The Jakarta Post
  3. Ekspose Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit dkk Ditunda, Bareskrim Polri Masih Kembangkan Penyidikan — Tribunnews
  4. Polri Gelar Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit Pekan Depan, Ini Aturannya — Kompas

Topik

Berita terkait