Krisis Air Global Mengancam, PBB Peringatkan Separuh Dunia Hadapi Kelangkaan
Laporan terbaru badan dunia menyebut lebih dari empat miliar penduduk bumi mengalami kelangkaan air parah setidaknya satu bulan setiap tahun akibat perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya yang buruk.
BeritaFlash AI · · Internasional
Rangkuman
- PBB memperingatkan bahwa permintaan air bersih global diproyeksikan melampaui pasokan hingga 40 persen pada 2030 bila pola konsumsi tidak berubah.
- Kawasan Asia Selatan, Afrika Utara, dan Timur Tengah disebut paling rentan, dengan potensi memicu perpindahan penduduk dan ketegangan lintas batas negara.
- Sejumlah negara mulai mendorong investasi infrastruktur desalinasi, daur ulang air, dan efisiensi irigasi, meski biaya dan tata kelola tetap menjadi hambatan utama.
Krisis air bersih kembali menjadi sorotan komunitas internasional setelah sejumlah badan dunia memperingatkan bahwa tekanan terhadap sumber daya air tawar global telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kombinasi antara pertumbuhan penduduk, urbanisasi cepat, ekspansi pertanian, dan perubahan iklim disebut mempercepat penyusutan cadangan air di banyak kawasan, termasuk wilayah yang selama ini dianggap relatif aman secara hidrologis.
Berdasarkan berbagai laporan yang dirilis lembaga-lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari empat miliar orang di dunia mengalami kelangkaan air yang parah setidaknya selama satu bulan dalam setahun. Permintaan air bersih global diproyeksikan melampaui pasokan yang tersedia hingga sekitar 40 persen menjelang akhir dekade ini apabila pola konsumsi dan pengelolaan tidak mengalami perubahan mendasar. Sektor pertanian tetap menjadi konsumen terbesar, menyerap sekitar 70 persen penggunaan air tawar dunia.
Kawasan Asia Selatan, Afrika Utara, dan Timur Tengah diidentifikasi sebagai wilayah paling rentan. Di sejumlah negara, penurunan muka air tanah akibat pengambilan berlebihan telah berlangsung selama beberapa dekade tanpa pemulihan berarti. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi memicu perpindahan penduduk dalam skala besar serta memperuncing ketegangan antarnegara yang berbagi sungai lintas batas.
Sejumlah pemerintahan mulai merespons dengan mempercepat investasi pada infrastruktur pengolahan air. Teknologi desalinasi berkembang pesat di kawasan Teluk, sementara beberapa negara Eropa dan Asia Timur memperluas sistem daur ulang air limbah untuk keperluan industri dan pertanian. Modernisasi irigasi dengan sistem tetes serta penggunaan sensor kelembapan tanah juga digencarkan sebagai upaya menekan pemborosan di sektor agrikultur.
Meski demikian, para ahli mengingatkan bahwa solusi teknologi saja tidak memadai. Biaya pembangunan instalasi desalinasi yang tinggi, konsumsi energi yang besar, serta persoalan pembuangan air garam pekat menjadi tantangan tersendiri. Lebih jauh, lemahnya tata kelola, subsidi yang mendistorsi harga air, dan minimnya penegakan regulasi terhadap eksploitasi air tanah dinilai sebagai akar persoalan yang kerap luput dari perhatian pembuat kebijakan.
Komunitas internasional kini didorong untuk menempatkan air sebagai isu strategis yang setara dengan energi dan pangan dalam agenda diplomasi multilateral. Sejumlah pengamat menilai diperlukan kerangka kerja sama regional yang lebih mengikat, terutama bagi negara-negara yang berbagi daerah aliran sungai, agar kompetisi atas sumber daya yang kian langka tidak berkembang menjadi konflik terbuka di masa mendatang.