Krisis Air Global Kian Mendesak, PBB Peringatkan Ancaman bagi Dua Miliar Penduduk
Laporan terbaru badan dunia menyoroti menyusutnya cadangan air tawar akibat perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan, dengan kawasan Asia Selatan serta Afrika Sub-Sahara sebagai wilayah paling rentan.
Oleh Adi Rahmadi · · Internasional
Rangkuman
- Sekitar dua miliar penduduk dunia diperkirakan hidup tanpa akses air minum yang dikelola secara aman, sementara permintaan air global terus meningkat setiap tahun.
- Perubahan iklim memperparah ketidakteraturan siklus hidrologi, menyebabkan kekeringan berkepanjangan di satu wilayah dan banjir ekstrem di wilayah lain.
- Sejumlah negara mendorong pembentukan mekanisme tata kelola air lintas batas untuk mencegah konflik perebutan sumber daya sungai bersama.
JENEWA — Krisis air bersih global kembali menjadi sorotan utama komunitas internasional menyusul peringatan sejumlah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai menyusutnya cadangan air tawar dunia. Kombinasi antara pertumbuhan penduduk, urbanisasi cepat, eksploitasi air tanah berlebihan, dan perubahan iklim disebut telah mendorong sistem penyediaan air di banyak negara ke titik kritis. Diperkirakan sekitar dua miliar penduduk bumi masih hidup tanpa akses terhadap layanan air minum yang dikelola secara aman.
Para ahli hidrologi menilai persoalan utama bukan semata-mata ketersediaan air secara fisik, melainkan distribusi dan tata kelolanya. Di sejumlah kawasan, cadangan air tanah dipompa jauh melampaui laju pengisian alaminya untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan industri. Praktik tersebut menimbulkan efek berantai berupa penurunan muka tanah, intrusi air laut di wilayah pesisir, serta meningkatnya biaya produksi pangan yang pada akhirnya berdampak pada harga komoditas di pasar internasional.
Kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara kerap disebut sebagai wilayah paling rentan. Di Asia Selatan, kepadatan penduduk yang tinggi berpadu dengan ketergantungan besar pada irigasi intensif. Sementara di Afrika Sub-Sahara, keterbatasan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan air membuat masyarakat sangat bergantung pada pola curah hujan yang kini makin sulit diprediksi. Kekeringan berkepanjangan di satu musim kerap disusul banjir bandang pada musim berikutnya, sebuah pola yang oleh para ilmuwan disebut sebagai gejala terganggunya siklus hidrologi global.
Dimensi geopolitik krisis air juga tidak dapat diabaikan. Ratusan daerah aliran sungai di dunia melintasi batas negara, mulai dari Sungai Nil, Mekong, hingga sistem sungai di Asia Tengah. Pembangunan bendungan besar di negara hulu berpotensi memicu ketegangan diplomatik dengan negara hilir yang bergantung pada debit air untuk pertanian dan pembangkit listrik. Sejumlah diplomat mendorong penguatan perjanjian air lintas batas agar sengketa dapat diselesaikan melalui kerangka hukum internasional, bukan melalui tekanan sepihak.
Di sisi lain, sejumlah negara mulai menunjukkan kemajuan melalui inovasi teknologi dan reformasi kebijakan. Teknologi desalinasi dengan konsumsi energi lebih rendah, sistem daur ulang air limbah untuk keperluan industri dan pertanian, serta digitalisasi jaringan pipa untuk menekan kebocoran menjadi pendekatan yang makin banyak diadopsi. Namun, biaya investasi yang tinggi membuat solusi semacam ini belum terjangkau bagi negara berpendapatan rendah tanpa dukungan pembiayaan internasional.
Para pengamat menilai, keberhasilan menangani krisis air akan sangat bergantung pada kemauan politik untuk memperlakukan air sebagai isu strategis lintas sektor, bukan sekadar urusan teknis kementerian tertentu. Integrasi kebijakan air dengan agenda iklim, ketahanan pangan, dan energi dipandang sebagai langkah mendesak. Tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola, tekanan terhadap sumber daya air diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi dunia dalam dekade mendatang.