Karhutla RI Meluas: Asap Ganggu Penerbangan dan Sekolah hingga Diangkat ke ASEAN

Karhutla di Sumatra, Kalimantan, dan Papua memicu sekolah daring, ribuan penerbangan terganggu, dan Malaysia berencana mengangkat isu kabut asap ke ASEAN.

Oleh · · Lokal

Karhutla RI Meluas: Asap Ganggu Penerbangan dan Sekolah hingga Diangkat ke ASEAN

Rangkuman

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kian meluas dampaknya: ribuan penerbangan terganggu, sekolah-sekolah di Papua meliburkan siswa dan menerapkan belajar jarak jauh, hingga Malaysia berencana membawa isu kabut asap lintas batas ke forum ASEAN. Anggota DPR bahkan menyerukan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.

Data yang dihimpun menunjukkan situasi terus memburuk. Dalam kurun kurang dari 24 jam, titik panas di Pulau Sumatra dilaporkan naik menjadi 3.663. Di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Selasa (13/10/2026) pagi, jarak pandang sempat berada pada rentang 100 hingga 550 meter sehingga 12 penerbangan — masing-masing enam keberangkatan dan enam kedatangan — mengalami penundaan. General Manager Bandara SSK II Pekanbaru Achmad menyatakan aspek keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama dan bandara terus berkoordinasi dengan BMKG serta maskapai, dikutip dari Liputan6.

Dampak paling luas dirasakan sektor penerbangan nasional. Menurut Sindonews, karhutla telah mengganggu 1.673 penerbangan domestik dalam beberapa hari terakhir. Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri meminta pemerintah dan maskapai memenuhi hak-hak penumpang yang perjalanannya tertunda, mulai dari urusan kesehatan hingga pekerjaan mendesak. "Ketika asap tebal menyelimuti dan ribuan penerbangan terdampak, ada banyak sekali masyarakat yang harus menunda pertemuan dengan keluarga, urusan kesehatan, hingga pekerjaan yang mendesak," kata Irine.

Di Papua, dampak asap tidak kalah serius. CNN Indonesia melaporkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan memberlakukan pembelajaran daring di Kabupaten Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Di Mimika, Papua Tengah, Bupati Johannes Rettob mengeluarkan Surat Edaran Nomor 85 Tahun 2026: PAUD dan SD diliburkan dengan pembelajaran jarak jauh, sementara siswa SMP dan SMA tetap tatap muka tetapi wajib bermasker. Rettob menyebut Mimika hampir sepekan diselimuti asap kiriman dari kebakaran di Merauke, Papua Selatan, dan meminta BNPB turun tangan. "Kondisi udara kita semakin buruk. ISPA juga semakin meningkat terutama pada anak-anak," ujarnya. Penerbangan di Bandara Mozes Kilangin Timika juga terganggu; sejumlah pesawat dialihkan ke Jayapura.

Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, juga memperpanjang Belajar Dari Rumah bagi seluruh satuan pendidikan melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor 100.3.4.3/1317/2026. Wali Kota Septinus Lobat mengatakan keputusan itu mempertimbangkan konsentrasi PM2,5 yang berada pada kategori tidak sehat serta lonjakan kasus ISPA: 23.482 kasus sepanjang Januari hingga September 2026, naik dari 21.882 kasus pada periode yang sama tahun lalu. Di Ambon, Wali Kota meminta sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh dan ASN bekerja dari rumah imbas asap karhutla Papua.

Di tingkat nasional, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat membantah tudingan pemerintah abai. "Semua kekuatan sedang bekerja untuk memadamkan api. Jadi, tidak benar kalau seolah-olah kita abai," kata Jumhur di Jakarta, Selasa. Ia menyebut puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan, sementara 68 perusahaan pemilik konsesi telah disegel dan menjalani verifikasi dengan prinsip strict liability.

Kendala pemadaman diakui berat. Menlu Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan mengungkapkan, berdasarkan penjelasan Menlu RI Arrmanatha Nasir, Indonesia mengerahkan tiga hingga empat pesawat dan 34 helikopter, tetapi tidak dapat lepas landas karena jarak pandang yang sangat buruk di daerah terdampak. Sekitar 60.000 personel dikerahkan di lapangan, namun api masih membara di kawasan lahan gambut pedalaman dengan pasokan air terbatas. Operasi penyemaian awan juga belum bisa dilakukan karena tidak ada awan kumulonimbus yang memadai. Meski demikian, Hasan mengakui Indonesia telah berupaya maksimal.

Meski mengakui upaya tersebut, Malaysia tetap berencana mengangkat isu kabut asap lintas batas dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN sebelum KTT ke-49 ASEAN di Manila, November mendatang. Menurut Hasan, kabut asap belum tercakup dalam mekanisme ASEAN untuk bencana alam sehingga perlu dibahas tersendiri. Sementara itu di dalam negeri, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan penanggulangan karhutla dari negara-negara sahabat, seraya menegaskan perlunya pendekatan teknologi yang presisi dan cepat.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (12/10), dan menyatakan akan meminta masukan para profesor serta pakar dari berbagai kampus. Prabowo menekankan langkah utama ke depan adalah pencegahan presisi dan mitigasi di tingkat desa, dengan pelibatan TNI dan Polri untuk melatih polisi hutan.

Sumber

  1. Karhutla Ganggu 1.673 Penerbangan, Komisi V Minta Pemerintah-Maskapai Penuhi Hak Penumpang — Sindonews
  2. Kurang 24 Jam, Titik Panas di Pulau Sumatra Naik jadi 3.663 — Liputan6
  3. Sekolah di Asmat hingga Sorong Perpanjang PJJ Imbas Karhutla Papua — CNN Indonesia
  4. Menteri LH: Semua Kekuatan Bekerja Padamkan Karhutla, Enggak Benar Kita Abai — Liputan6
  5. Malaysia angkat isu kabut asap ke ASEAN, akui upaya RI telah maksimal — Antara
  6. Ketua DPD Minta Pemerintah Pertimbangkan Terima Bantuan Negara Tetangga Atasi Karhutla — Sindonews
  7. Atasi Asap Karhutla, Prabowo Minta Masukan Profesor — Sindonews

Topik

Berita terkait