Karhutla Kalimantan Tengah: Menhut dan Kepala BNPB Berkantor di Palangka Raya
Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto berkantor sementara di Kalteng mengawal pemadaman karhutla dan operasi modifikasi cuaca sampai hujan turun.
BeritaFlash AI · · Lokal
Rangkuman
- Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Suharyanto memperpanjang kunjungan dan berkantor sementara di Kalimantan Tengah sejak Senin, 21 September 2026
- Lahan terbakar mencapai 180 hektare; 150 hektare berhasil dipadamkan, tetapi titik api baru muncul setiap hari dan lahan gambut mudah menyala kembali
- Operasi modifikasi cuaca dialihkan ke Bandara Syamsudin Noor dan Pangkalan Bun karena jarak pandang rendah di Bandara Tjilik Riwut; lima izin perusahaan terkait karhutla dicabut
PALANGKA RAYA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memutuskan berkantor sementara di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang menyelimuti wilayah itu.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, awalnya kedatangan mereka hanya untuk meninjau penanganan karhutla. Namun, keduanya kemudian sepakat memperpanjang keberadaan di Kalteng selama beberapa hari. "Kami berdua juga yang tadinya hanya berkunjung kembali, memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah," kata Suharyanto di Palangka Raya, Senin (21/9/2026), dikutip dari Antara dan Detik.
Keputusan itu dipicu kondisi kabut asap pekat serta absennya hujan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data yang disampaikan Suharyanto, luas lahan yang terbakar di Kalteng mencapai sekitar 180 hektare. Satgas darat berhasil memadamkan sekitar 150 hektare dalam waktu sehari, sehingga tersisa sekitar 30 hektare yang masih ditangani. Kendalanya, titik kebakaran baru terus bermunculan setiap hari, sementara lahan gambut yang sudah dipadamkan berpotensi menyala kembali. "Karena setiap hari masih ada kebakaran-kebakaran baru dan lahan gambut yang sudah kita padamkan bisa menyala kembali," ujarnya.
Selain api, kabut asap menjadi persoalan serius. Suharyanto mengakui belum ada teknologi yang bisa secara langsung menghilangkan asap, sehingga penanganannya sangat bergantung pada faktor alam, terutama angin dan hujan. Pemerintah pun mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memaksimalkan potensi hujan di wilayah terdampak.
Operasi tersebut sempat terkendala jarak pandang rendah di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, sehingga pesawat OMC tidak dapat beroperasi dari sana. Untuk mengatasinya, penerbangan OMC dialihkan ke Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin dan Bandara Pangkalan Bun, menyesuaikan potensi awan hujan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Suharyanto menegaskan ia dan Menhut akan tetap di Kalteng sampai OMC berhasil. "Supaya sampai dengan nanti operasi modifikasi cuacanya berhasil, hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap," katanya.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menekan dampak karhutla terhadap masyarakat. Langkah itu, kata dia, merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. "Kita akan maksimumkan segala potensi yang ada, karena ini juga perintah Bapak Presiden agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalisir," ujar Raja Juli.
Di sisi penegakan hukum, Kementerian Kehutanan kembali mencabut izin lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) terkait karhutla, dengan total luas konsesi sekitar 92.464 hektare di Kalimantan. Kelima perusahaan itu antara lain PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan konsesi sekitar 29 ribu hektare, serta PT Prima Multi Buana di Kalimantan Selatan, menurut laporan BeritaSatu dan RM.id. Pencabutan dilakukan karena perusahaan dinilai mengabaikan kewajiban sebagai pemegang konsesi.
Raja Juli berharap langkah itu memberi efek jera sekaligus menegaskan penegakan hukum dilakukan tanpa memandang skala pelaku. "Ini juga sesuai perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya tajam pada yang kecil tapi juga tajam ke atas," katanya. Pemerintah juga disebut telah membekukan atau menjatuhkan sanksi terhadap puluhan perusahaan lain terkait karhutla dalam beberapa pekan terakhir.
Sumber
- Menhut dan Kepala BNPB 'Ngantor' di Kalteng untuk Fokus Kawal Karhutla — Detik
- Kepala BNPB dan Menhut Berkantor di Kalteng Pantau Pengendalian Karhutla — MetroTV
- Tangani Karhutla, Kepala BNPB dan Menhut Berkantor di Kalteng — CNN Indonesia
- Menhut Cabut Izin 5 Perusahaan Seluas 92.464 Hektare Gara-gara Karhutla — RM.id
- Menhut Cabut Izin 5 Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan — BeritaSatu