Kapolri Tegaskan Belum Ada Tersangka Makar di Kasus Penyadapan Prabowo
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan belum ada tersangka makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Empat tersangka baru dijerat pasal penyadapan ilegal dan UU ITE.
Oleh Adi Rahmadi · · Hukum

Rangkuman
- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tegaskan belum ada tersangka yang dijerat pasal makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo
- Empat tersangka — Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi — baru dijerat pasal penyadapan ilegal dan UU ITE
- Irjen Slamet Uliandi, tersangka keempat, berperan menyetujui permohonan penyadapan dari dua tersangka lain dan kini berstatus tahanan rumah
JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan hingga saat ini belum ada tersangka yang dijerat pasal makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan para saksi untuk mengembangkan perkara tersebut ke arah dugaan makar.
Penegasan Kapolri ini menjawab spekulasi publik yang berkembang setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan empat perwira tinggi polisi sebagai tersangka. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan yang terbaru Irjen Slamet Uliandi. Mereka semua baru dijerat pasal penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access berdasarkan UU ITE.
Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat pada Kamis, 5 November 2026, setelah sebelumnya berstatus saksi. Menurut keterangan Bareskrim, Slamet berperan menyetujui permohonan penyadapan yang diajukan dua tersangka lainnya, yakni Eko Hadi dan Ahrie Sonta. Slamet kini menjalani tahanan rumah. Penetapannya sebagai tersangka memperdalam dugaan keterlibatan jaringan perwira tinggi dalam skandal penyadapan yang berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Kasus ini bermula dari terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026. Kepala BIN sendiri sempat menyebut aksi Listyo Sigit cs menyadap Presiden mengarah ke dugaan makar.
Meski dugaan makar terus didalami, Kapolri menegaskan penyidik sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan penerapan pasal tersebut. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan tim penyidik terus bekerja mendalami dan menelusuri dugaan makar, termasuk menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko penyadapan, seperti rumah Irjen Eko Hadi. Pakar hukum menilai penerapan pasal makar memerlukan bukti-bukti kuat yang mendasari dugaan adanya niat menggulingkan pemerintahan.
Komisi III DPR RI turut mengawal kasus ini dengan menggelar rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026. Ketua Komisi III Habiburokhman menegaskan komitmen mengusut kasus sampai tuntas. "Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ujarnya. Istana sendiri menyebut bila unsur makar terbukti, ancaman hukumannya mencapai pidana mati sebagaimana diatur Pasal 191 KUHP, sehingga penerapannya tidak bisa gegabah.
Sumber
- Kapolri Tegaskan Belum Ada Tersangka Makar Terkait Penyadapan Prabowo — Kompas TV
- Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Prabowo Terus Diselidiki — Detik
- 7 Fakta Slamet Uliandi Tersangka Baru Penyadapan Ilegal Prabowo — DW Indonesia
- Bareskrim Polri Beberkan Peran Tersangka SU di Kasus Penyadapan Presiden — Kompas TV
Topik
Berita terkait
- Polisi Geledah Rumah Brigjen Tedjo dan Kombes Iman Terkait Makar Listyo Sigit CS
- Laboratorium Sabu Terbesar di Indonesia Dibongkar di Aceh, 1,2 Ton Diamankan
- Pati Polri Ditangkap Terkait Isu Penyadapan Presiden, Konpers Sore Ini
- Penyadapan Prabowo: Listyo Sigit Dipecat dari KSP, Istana Sebut Mengarah Makar
- 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo, Tiga Ditahan di Mako Brimob