Aksi Rakyat Bela Indonesia Desak DPR Tindak Lanjuti Putusan MK-MA soal Gibran

Ribuan massa ABRI di Masjid Agung Al-Azhar ajukan lima tuntutan, termasuk desakan menindaklanjuti putusan MK dan MA soal ijazah Wapres Gibran Rakabuming.

Oleh · · Politik

Aksi Rakyat Bela Indonesia Desak DPR Tindak Lanjuti Putusan MK-MA soal Gibran
Foto: Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, lokasi Aksi Rakyat Bela Indonesia · Beritaflash · Generated by Ai

Rangkuman

JAKARTA — Ribuan orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menggelar Aksi Rakyat Bela Indonesia (ABRI) di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Aksi tersebut mengusung Lima Tuntutan Rakyat, salah satunya mendesak penegakan hukum secara konsisten dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan Republika di lokasi, massa berkumpul sejak pagi membawa bendera Merah Putih serta bendera sejumlah ormas Islam seperti Syarikat Islam, dan tampak pula bendera One Piece yang belakangan dipakai sebagai simbol perlawanan. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Ketua Pembina ABRI sekaligus mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Ketua Pelaksana Bachtiar Nasir, mantan Staf Khusus Menteri BUMN Said Didu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Munarman, Ustaz Zaitun Rasmin, dan Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono.

Lima tuntutan yang dibacakan, dikutip dari CNN Indonesia, adalah: pertama, rakyat bersatu membela Indonesia; kedua, rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa dan negara; ketiga, rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan aset negara; keempat, rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen; dan kelima, rakyat bersatu menuntut penegakan hukum secara konsisten, terutama apa yang sudah diputuskan MK dan MA terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan cawapres.

"Ini adalah letupan aspirasi dari nurani rakyat dan dari akal sehat para tokoh-tokoh, pemimpin masyarakat mengenai perkembangan keadaan. Jadi, saya rasa ini baik untuk disalurkan sebagaimana mestinya," ujar Jimly usai aksi, dikutip dari Republika. Ia menekankan persoalan yang berkembang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan selama tiga tahun ke depan.

Jimly, dikutip Sindonews, juga mendesak delapan pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR segera menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Gibran dengan menjadikan pertimbangan putusan MK dan MA sebagai pegangan hukum. "Terutama adalah pimpinan partai, delapan partai. Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai. Maka mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah, yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan," ujarnya.

Ketua Pelaksana ABRI Bachtiar Nasir menilai Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama setelah terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. "Bukan cuma pihak negara, tapi kami pun, para tokoh, para pimpinan lembaga, dan LSM menjadi korban penyadapan ilegal," kata Bachtiar.

Respons parlemen mulai bermunculan. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan partainya tengah mengkaji dua opsi hak konstitusional DPR: Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat (HMP). "Tidak menutup peluang jika langsung HMP yang kita pilih. Ini masalah kebangsaan dan kenegaraan yang krusial," kata Kholid, dikutip dari Detik. Jika HMP terlaksana, kasus ijazah Gibran terbuka berakhir di Sidang Istimewa MPR terkait pergantian pimpinan negara. Sementara itu, Gerindra menyatakan akan menelaah landasan konstitusional dari desakan pemakzulan tersebut.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi warga bernama Subhan dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 — surat penyetaraan pendidikan SMA luar negeri milik Gibran yang dipakai mendaftar cawapres 2024 — tidak sah dan batal demi hukum. Dalam putusan MK, hakim konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan itu. Hingga berita ini diturunkan, Istana belum memberikan tanggapan resmi atas aksi dan desakan tersebut.

Sumber

  1. Ajukan Lima Tuntutan, ABRI Dorong Pemakzulan Wapres Gibran — Republika
  2. Aksi Rakyat Bela Indonesia Desak Proses Putusan MK dan MA soal Gibran — CNN Indonesia
  3. Ribuan Orang Hadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia, Minta Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu! — Okezone
  4. Jimly Desak 8 Pimpinan Partai di DPR Segera Proses Pemakzulan Gibran — Sindonews
  5. PKS Buka Peluang Pakai Hak Menyatakan Pendapat Sikapi Suket SMA Gibran — Detik

Topik

Berita terkait