Singgung 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jokowi: Perlu Dievaluasi
Oleh Adi Rahmadi · · Politik

Rangkuman
- Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan tanggapan soal dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Solo, Kamis (29/10/2026).
- Jokowi menilai pemerintah telah berusaha keras memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, namun menekankan jika program belum dirasakan manfaatnya maka perlu dievaluasi.
- Pemerintahan Prabowo-Gibran genap dua tahun pada Oktober 2026, diwarnai beragam rapor evaluasi dari lembaga survei hingga aksi unjuk rasa mahasiswa.
SOLO — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menyinggung perlunya evaluasi terhadap program-program pemerintah yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jokowi melihat pemerintah telah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun ia menekankan, yang menjadi tolok ukur keberhasilan adalah masyarakat itu sendiri.
"Ya, yang paling penting saya melihat pemerintah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat. Tapi apa pun juga yang merasakan adalah masyarakat," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis (29/10/2026), dikutip dari Kompas.com dan Kumparan.
Menurut Jokowi, keberhasilan setiap program pemerintah terletak pada tingkat kepuasan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga. Jika masyarakat menilai program yang berjalan belum optimal atau masih kurang, ia menyarankan pemerintah segera melakukan evaluasi.
"Apakah mereka merasakan manfaatnya dari program-program yang ada atau masih kurang, ya berarti perlu dievaluasi," ungkap Jokowi.
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia dua tahun pada Oktober 2026. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan tanggapan soal gugatan syarat pendidikan Gibran yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi, serta soal tidak adanya partai koalisi yang pasang badan untuk Gibran menghadapi gugatan ijazah.
Dua Tahun Diwarnai Beragam Rapor
Momen dua tahun pemerintahan ini diwarnai beragam evaluasi dari berbagai pihak. Lembaga Poltracking Indonesia merilis rapor kinerja dengan hasil mayoritas publik menilai positif — 68,6 persen responden menilai kinerja pemerintahan cukup positif, dikutip dari BeritaSatu.
Sebaliknya, evaluasi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan menunjukkan kesenjangan penilaian: kalangan ahli memberi skor 2,8 untuk Prabowo dan 2,2 untuk Gibran dari skala 10, sementara masyarakat umum memberi 4,6 untuk Prabowo dan 4,9 untuk Gibran, dari survei terhadap 1.271 responden.
Sejumlah pengamat menilai dua tahun pemerintahan Prabowo masih berfokus pada kebijakan populis, dengan catatan menguatnya kemarahan publik pada sejumlah isu, dikutip dari IDN Times. Momen ini juga diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota yang menagih evaluasi janji pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, dan lingkungan.
Prabowo sendiri menilai rapor dua tahun pemerintahannya dengan sebutan 'oke', dikutip dari Tribunnews. Penilaian itu diperkuat Partai Gerindra yang menyebut sejumlah indikator menjadi dasar melihat kinerja dua tahun terakhir.
Sejumlah tokoh berharap pemerintah semakin terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjadikan masukan publik sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan — mencakup keterbukaan terhadap kritik, perbaikan komunikasi pejabat publik, hingga perhatian pada kelompok masyarakat yang kurang mendapat ruang menyampaikan aspirasi.
Sumber
- Jokowi Bicara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Singgung Evaluasi Program — Kompas
- Jokowi soal 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Berusaha Penuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat — Kumparan
- Prabowo Sebut Rapor 2 Tahun Pemerintahannya 'Oke', Berikut Penjelasan Gerindra — Tribunnews
- Dua Tahun Pemerintahan, Prabowo Dinilai Masih Fokus Kebijakan Populis — IDN Times
Berita terkait
- Demo Hari Sumpah Pemuda 2026: Mahasiswa Turun ke Jalan di DPR dan Bundaran HI
- Yusril Dorong Pencurian Ikan dan Underinvoicing Masuk Kategori Korupsi
- Fathan Subchi, Anggota VI BPK RI, Wafat saat Bertugas di Moskow
- Revisi UU Pemilu Jadi Ujian Konsistensi DPR Menindaklanjuti Putusan MK
- Omnibus Law Politik Digulirkan, Perdebatan Pilkada lewat DPRD Kembali Memanas