MPR Bentuk Tim Verifikasi Cawapres: NasDem Jadi Ketua, PDIP Pimpin Tim Ad Hoc
Tim 36 anggota akan memeriksa dokumen cawapres secara detail, termasuk riwayat pendidikan, agar tak ada kontroversi.
Oleh Adi Rahmadi · · Politik

Rangkuman
- MPR membentuk dua tim untuk memproses pengisian wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka: tim verifikasi dipimpin Lestari Moerdijat (NasDem) dan tim ad hoc dipimpin Bambang Wuryanto (PDIP).
- Tim verifikasi beranggotakan 36 orang dan bertugas memeriksa dokumen persyaratan cawapres usulan Presiden Prabowo secara mendalam, dengan perhatian khusus pada riwayat pendidikan calon.
- MPR telah menerima surat dari Presiden Prabowo terkait pengisian wapres; presiden akan mengusulkan dua nama calon untuk dipilih melalui sidang paripurna sesuai UU MD3.
JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk dua tim untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Tim verifikasi akan dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem Lestari Moerdijat, sementara tim ad hoc diketuai Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari Fraksi PDI Perjuangan, dikutip dari Detik dan CNN Indonesia, Senin (16/11/2026).
"Ketua tim verifikasi itu Ibu Eri. Kemudian tim ad hoc itu ketuanya adalah Pak Bambang. Bambang Pacul kalau nggak salah ya ketuanya. Nah saya diikutkan di tim verifikasi," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Sohibul Iman di kompleks parlemen, Senayan. Dari Fraksi PKS, sejumlah nama turut masuk tim verifikasi, di antaranya Johan Rosihan, Tifatul Sembiring, dan Hidayat Nur Wahid.
Tim verifikasi beranggotakan 36 orang dan bertugas memeriksa dokumen persyaratan calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Adapun tim ad hoc bertugas menyiapkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres.
Sohibul menegaskan MPR akan bekerja maksimal memastikan pemeriksaan berjalan mendalam. "MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail supaya nanti ke depan tidak ada persoalan ya, terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi," katanya. Pernyataan ini menjadi sorotan mengingat kontroversi ijazah yang sebelumnya membelit Gibran.
MPR sebelumnya telah menerima surat dari Presiden Prabowo terkait pengisian jabatan wapres. Berdasarkan UU MD3, presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna guna mengisi kekosongan hingga akhir masa bakti 2024-2029.
Gibran resmi mengundurkan diri sebagai wapres pada Kamis (12/11/2026). Ia menyerahkan langsung surat pengunduran diri ke pimpinan MPR, dengan salinan kepada Presiden Prabowo, dan meminta agar surat itu segera diproses. Menyusul pengunduran diri itu, pengamanan Gibran kini beralih ke Grup D Paspampres.
Sejauh ini, para ketua umum partai koalisi sepakat menyerahkan kursi cawapres kepada kader Partai Gerindra. Tiga nama mencuat dalam bursa: Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Menko PMK yang juga Sekjen Gerindra Sugiono. Pimpinan partai koalisi diberi waktu satu pekan untuk pembahasan internal sebelum dua nama kandidat diserahkan ke MPR.
Sumber
- NasDem Ketuai Tim Verifikasi Cawapres Usulan Prabowo, PDIP Pimpin Ad Hoc — Detik
- MPR Terima Surat Prabowo soal Pengisian Wapres Pengganti Gibran — CNN Indonesia
- Sohibul Iman: MPR Akan Detail Verifikasi Cawapres Usulan Prabowo, Agar Tak Ada Persoalan — Kumparan
Topik
Berita terkait
- Ahmad Muzani, Ketua MPR yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
- Reshuffle Kedelapan Prabowo: 9 Pejabat Dilantik, Kristomei Pimpin BNPB
- Terima Tim Perumus UU Satu Data Indonesia, Prabowo: Kedaulatan Data Fondasi Jaga Keutuhan Bangsa
- Gerakan Politik Denny Indrayana di Balik Gugatan Hukum Ijazah Gibran
- Gibran Mundur dari Wapres: Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo dan Jalan ke PTUN