QRIS Masuk Pasar Tradisional: Antara Kemudahan Transaksi dan Tantangan Adaptasi
Perluasan kode QR standar nasional di pasar rakyat menjanjikan efisiensi pembayaran, namun literasi digital dan kualitas jaringan masih menjadi pekerjaan rumah.
Oleh Adi Rahmadi · · Ekonomi
Rangkuman
- QRIS diperluas ke pasar tradisional sebagai bagian dari agenda inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi kerakyatan.
- Pedagang menilai pembayaran nontunai mempermudah transaksi kecil, tetapi terkendala literasi digital, jaringan internet, dan kebiasaan pelanggan.
- Rekam jejak transaksi digital berpotensi membuka akses pembiayaan formal bagi pedagang yang selama ini tidak terjangkau perbankan.
Digitalisasi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus merambah ke ruang ekonomi paling akar rumput: pasar tradisional. Kode QR yang ditempel di lapak sayur, kios daging, hingga pedagang kelontong kini menjadi pemandangan yang semakin lazim di berbagai kota. QRIS sendiri merupakan standar kode QR nasional yang dikembangkan Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dengan tujuan menyatukan beragam aplikasi pembayaran dalam satu kanal yang dapat dipindai oleh semua penyedia jasa pembayaran.
Bagi pedagang, daya tarik utama QRIS terletak pada kesederhanaan operasionalnya. Pedagang tidak perlu menyediakan mesin pembayaran khusus; cukup mencetak kode QR statis atau menggunakan aplikasi merchant pada telepon pintar. Persoalan klasik di pasar seperti ketiadaan uang kembalian pecahan kecil, risiko uang palsu, serta kerepotan menghitung uang tunai di tengah jam sibuk dapat dikurangi. Di sisi konsumen, terutama kelompok usia muda yang terbiasa bertransaksi tanpa dompet fisik, ketersediaan pembayaran nontunai menjadi pertimbangan dalam memilih tempat berbelanja.
Meski demikian, adopsi di lapangan tidak berjalan seragam. Sejumlah hambatan struktural masih membayangi, mulai dari literasi digital pedagang yang beragam, khususnya pada kelompok usia lanjut, hingga kualitas jaringan internet yang tidak merata di bangunan pasar yang padat. Keraguan mengenai kecepatan dana masuk ke rekening, kekhawatiran atas biaya layanan bagi merchant, serta kebutuhan memiliki rekening bank atau akun uang elektronik juga kerap disebut sebagai penghambat. Tidak sedikit pedagang yang memasang kode QR namun tetap mengandalkan uang tunai sebagai moda utama karena preferensi pembeli.
Di luar aspek kemudahan transaksi, digitalisasi pembayaran membawa implikasi yang lebih jauh terhadap posisi pedagang dalam sistem keuangan formal. Transaksi digital meninggalkan rekam jejak yang dapat menjadi dasar penilaian kelayakan kredit. Bagi pedagang kecil yang selama ini sulit mengakses pembiayaan bank karena tidak memiliki pembukuan atau agunan, riwayat penerimaan harian melalui QRIS berpotensi menjadi substitusi data. Skema pembiayaan berbasis arus kas semacam ini telah menjadi arah pengembangan di banyak layanan keuangan digital, meski penerapannya bagi pedagang pasar masih perlu pendalaman.
Sejumlah pemerintah daerah bersama bank pembangunan daerah dan penyedia jasa pembayaran menjadikan "pasar digital" sebagai program percontohan, disertai pendampingan pendaftaran merchant dan sosialisasi penggunaan. Efektivitas program semacam ini sangat bergantung pada keberlanjutan pendampingan setelah tahap peluncuran. Tanpa pembinaan lanjutan, kode QR berisiko berhenti sebagai simbol tanpa transaksi. Aspek perlindungan konsumen dan pedagang juga menuntut perhatian, mengingat maraknya modus penipuan berupa penggantian kode QR palsu yang menuntut kewaspadaan kedua belah pihak.
Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi pembayaran di pasar tradisional tidak dapat diukur semata dari jumlah merchant terdaftar, melainkan dari intensitas penggunaan dan manfaat nyata yang dirasakan pedagang. Penguatan infrastruktur jaringan, edukasi berkelanjutan, kejelasan skema biaya, serta integrasi dengan akses pembiayaan menjadi prasyarat agar transformasi ini tidak berhenti pada tataran simbolis. Pasar tradisional, sebagai denyut ekonomi rakyat, menjadi ujian sesungguhnya bagi klaim inklusivitas ekonomi digital Indonesia.