Pusat Data AI Menjamur di Indonesia, Beban Listrik dan Air Jadi Sorotan

Investasi infrastruktur kecerdasan buatan terus mengalir ke Tanah Air, namun pakar mengingatkan tekanan pada pasokan energi dan sumber daya air yang belum terpetakan secara menyeluruh.

Oleh · · Teknologi

Pusat Data AI Menjamur di Indonesia, Beban Listrik dan Air Jadi Sorotan
Foto: BalticServers.com · CC BY-SA 3.0

Rangkuman

JAKARTA — Gelombang investasi pusat data (data center) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terus mengalir ke Indonesia dalam dua tahun terakhir. Sejumlah perusahaan teknologi global maupun operator lokal memperluas kapasitas komputasi di kawasan Jabodetabek, Batam, dan Jawa Barat, seiring melonjaknya permintaan layanan komputasi awan dan model bahasa besar dari sektor perbankan, telekomunikasi, hingga pemerintahan.

Daya tarik Indonesia terletak pada pasar digital yang besar, kebijakan kedaulatan data yang mendorong penyimpanan data di dalam negeri, serta ketersediaan lahan dengan harga relatif kompetitif dibandingkan Singapura, yang sejak beberapa tahun terakhir membatasi pembangunan pusat data baru karena keterbatasan lahan dan energi. Batam, dengan posisinya yang dekat dengan jaringan kabel laut internasional, menjadi salah satu lokasi yang paling agresif dipromosikan sebagai klaster pusat data regional.

Namun, lonjakan tersebut memunculkan kekhawatiran baru. Pusat data yang dirancang untuk beban kerja AI menggunakan rak server berkerapatan daya tinggi, yang konsumsi listriknya dapat beberapa kali lipat dibandingkan pusat data konvensional. Kebutuhan pendinginan pun meningkat tajam, baik melalui sistem pendingin udara maupun pendinginan cair yang pada sebagian desain membutuhkan pasokan air dalam jumlah signifikan.

Sejumlah pengamat energi menilai pemetaan dampak ini belum dilakukan secara komprehensif. Pertanyaan utamanya adalah sejauh mana jaringan listrik nasional mampu menyerap tambahan beban dalam waktu singkat, dan dari sumber energi apa tambahan pasokan itu berasal. Jika mayoritas masih bertumpu pada pembangkit berbahan bakar fosil, klaim transformasi digital yang ramah lingkungan berisiko kehilangan dasar pijakan. Di sisi lain, pengembang pusat data berargumen bahwa fasilitas modern justru lebih efisien dibandingkan server yang tersebar di kantor-kantor perusahaan.

Dari sisi tata kelola, para pakar mendorong pemerintah menetapkan standar efisiensi energi yang terukur, misalnya melalui kewajiban pelaporan indikator power usage effectiveness (PUE) dan water usage effectiveness (WUE) secara berkala. Transparansi angka konsumsi air dinilai penting, terutama bagi fasilitas yang berlokasi di wilayah dengan tekanan sumber daya air musiman. Insentif fiskal bagi operator yang memanfaatkan energi terbarukan juga disebut dapat mempercepat transisi tanpa mematikan minat investasi.

Tantangan lain adalah memastikan investasi pusat data memberi nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Fasilitas pusat data tergolong padat modal namun tidak padat karya, sehingga manfaatnya bagi penciptaan lapangan kerja terbatas jika tidak disertai pengembangan ekosistem di atasnya — mulai dari riset AI, layanan rekayasa perangkat lunak, hingga pelatihan talenta digital. Tanpa strategi industri yang jelas, Indonesia berisiko hanya menjadi lokasi penampung server, bukan pusat inovasi kawasan.

Topik

Berita terkait