Ekspansi Pusat Data AI di Indonesia Diuji Ketersediaan Listrik dan Air

Gelombang investasi infrastruktur kecerdasan buatan mendorong pertumbuhan pusat data nasional, namun memunculkan pertanyaan serius soal keberlanjutan energi dan sumber daya air.

Oleh · · Teknologi

Ekspansi Pusat Data AI di Indonesia Diuji Ketersediaan Listrik dan Air
Foto: Ai Generate · Ai Generate

Rangkuman

JAKARTA — Lonjakan permintaan layanan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mendorong percepatan pembangunan pusat data di Indonesia. Sejumlah operator global maupun domestik memperluas kapasitas fasilitas komputasi mereka di kawasan Jabodetabek, Batam, dan koridor industri Jawa Barat, seiring kebutuhan perusahaan untuk memproses beban kerja model AI yang jauh lebih berat dibandingkan aplikasi digital konvensional.

Pertumbuhan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar pusat data yang paling cepat berkembang di Asia Tenggara. Faktor pendorongnya meliputi besarnya basis pengguna internet, kebijakan yang mendorong penempatan data tertentu di dalam negeri, serta ketersediaan lahan dan konektivitas kabel laut internasional. Bagi pelaku industri, kehadiran fasilitas komputasi lokal juga menekan latensi layanan dan mempermudah kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data pribadi.

Namun ekspansi itu datang dengan konsekuensi. Pusat data yang dirancang untuk beban kerja AI membutuhkan daya listrik per rak yang berlipat ganda dibandingkan pusat data tradisional, karena penggunaan prosesor grafis berkinerja tinggi. Kebutuhan pendinginan pun meningkat, baik melalui sistem pendingin udara maupun pendingin cair, yang pada sebagian desain mengandalkan pasokan air dalam jumlah signifikan. Di wilayah dengan tekanan pasokan air tanah seperti Jakarta dan sekitarnya, hal ini dinilai perlu mendapat perhatian khusus.

Sejumlah pengamat energi menilai percepatan pembangunan pusat data harus berjalan seiring dengan penguatan bauran energi terbarukan dan peningkatan keandalan jaringan listrik. Tanpa itu, tambahan beban dari fasilitas komputasi berisiko memperbesar ketergantungan pada pembangkit berbasis batu bara dan memperberat target penurunan emisi nasional. Beberapa operator telah mengumumkan skema pembelian energi terbarukan dan sertifikat energi hijau, meskipun cakupannya masih terbatas.

Dari sisi kebijakan, muncul desakan agar pemerintah menyiapkan standar efisiensi energi yang terukur bagi operator pusat data, misalnya melalui penetapan ambang batas power usage effectiveness (PUE) dan kewajiban pelaporan konsumsi air. Transparansi semacam itu dinilai penting agar publik dapat menilai dampak lingkungan dari infrastruktur digital yang sedang dibangun, sekaligus memberi kepastian bagi investor mengenai aturan main jangka panjang.

Di sisi lain, industri menekankan bahwa pusat data merupakan fondasi bagi ekonomi digital, termasuk pengembangan model AI berbahasa Indonesia dan layanan publik berbasis data. Tantangannya adalah memastikan manfaat ekonomi tersebut tidak dibayar dengan beban lingkungan yang ditanggung masyarakat sekitar. Keseimbangan antara percepatan investasi dan tata kelola sumber daya diperkirakan akan menjadi salah satu agenda utama sektor teknologi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Topik

Berita terkait