Pasar Rakyat Direvitalisasi, Pedagang Keluhkan Sewa Kios Naik Dua Kali Lipat
Program penataan pasar tradisional di sejumlah daerah menyisakan persoalan klasik: bangunan megah, tetapi pedagang lama kesulitan bertahan karena biaya sewa melonjak.
Oleh Adi Rahmadi · · Lokal
Rangkuman
- Revitalisasi pasar rakyat menghasilkan bangunan baru yang lebih tertata, namun tarif sewa kios dilaporkan naik hingga dua kali lipat dibanding sebelumnya.
- Sebagian pedagang lama memilih berjualan di area luar pasar atau beralih ke lapak daring karena tidak sanggup membayar retribusi baru.
- Pengelola pasar menyatakan penyesuaian tarif diperlukan untuk biaya perawatan, sementara pengamat mendorong skema subsidi silang dan masa transisi.
Program revitalisasi pasar rakyat yang berjalan di sejumlah daerah dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan wajah baru bagi perdagangan tradisional. Bangunan beton bertingkat, lorong yang lebih lebar, sistem drainase yang diperbaiki, serta area bongkar muat yang terpisah menjadi standar umum dalam desain pasar hasil penataan. Pemerintah daerah kerap menempatkan proyek ini sebagai upaya menjaga daya saing pasar tradisional di tengah menjamurnya ritel modern dan perdagangan daring.
Namun, di balik perbaikan fisik tersebut, muncul keluhan berulang dari kalangan pedagang lama. Sejumlah paguyuban pedagang di berbagai kota melaporkan bahwa tarif sewa kios dan retribusi harian setelah revitalisasi mengalami kenaikan signifikan, dalam beberapa kasus hingga dua kali lipat dibanding tarif sebelum pembangunan. Kenaikan itu dinilai memberatkan, terutama bagi pedagang sayur, bumbu dapur, dan kelontong yang margin keuntungannya tipis dan sangat bergantung pada perputaran harian.
Konsekuensinya mulai terlihat pada pola okupansi kios. Di sejumlah pasar hasil penataan, lantai dasar relatif penuh, sementara lantai dua dan tiga menyisakan banyak kios kosong karena arus pengunjung tidak merata. Sebagian pedagang yang tidak sanggup membayar sewa memilih kembali menggelar lapak di area luar pasar atau di bahu jalan sekitar, kondisi yang justru berpotensi menghidupkan kembali persoalan kesemrawutan yang semula hendak diselesaikan melalui revitalisasi.
Dari sisi pengelola, penyesuaian tarif dinilai sebagai konsekuensi logis dari peningkatan kualitas fasilitas. Biaya listrik, air, kebersihan, keamanan, serta perawatan lift dan instalasi pemadam kebakaran pada bangunan baru jauh lebih besar dibanding pasar lama. Tanpa penyesuaian, pengelola khawatir bangunan yang baru diresmikan akan cepat mengalami penurunan kualitas karena anggaran pemeliharaan tidak mencukupi.
Sejumlah pengamat ekonomi kerakyatan menilai persoalan ini sebenarnya dapat dijembatani melalui desain kebijakan yang lebih cermat. Skema subsidi silang, yakni tarif lebih tinggi bagi kios strategis di lantai dasar untuk menopang tarif lebih rendah di lantai atas, dinilai dapat menjaga keterjangkauan. Masa transisi tarif selama satu hingga dua tahun, pendampingan digitalisasi pembayaran, serta penataan arus pengunjung agar menjangkau lantai atas juga dianggap penting agar pedagang lama tidak tersingkir dari pasar yang dahulu mereka tempati.
Pada akhirnya, keberhasilan revitalisasi pasar rakyat tidak cukup diukur dari kemegahan bangunan atau seremoni peresmian. Indikator yang lebih substantif adalah seberapa banyak pedagang lama yang bertahan, seberapa stabil omzet mereka setelah pindah, serta seberapa ramai pasar tetap dikunjungi masyarakat setelah beberapa tahun beroperasi. Tanpa evaluasi berkala terhadap indikator tersebut, investasi pembangunan pasar berisiko berhenti sebagai proyek fisik semata.