Krisis Air Sungai Nil Memanas, Mesir dan Ethiopia Kembali Berselisih
Ketegangan diplomatik antara Kairo dan Addis Ababa meningkat menyusul operasi penuh Bendungan Renaissance yang dinilai mengancam pasokan air kawasan hilir.
Oleh Adi Rahmadi · · Internasional
Rangkuman
- Mesir menyebut pengelolaan Bendungan Renaissance secara sepihak sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya.
- Ethiopia menegaskan bendungan tersebut merupakan proyek pembangunan yang menjadi hak kedaulatannya.
- Uni Afrika dan sejumlah negara mediator mendorong dimulainya kembali perundingan teknis yang terhenti.
KAIRO — Ketegangan diplomatik antara Mesir dan Ethiopia kembali mengemuka menyusul beroperasinya secara penuh Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Sungai Nil Biru. Kairo menilai pengelolaan bendungan raksasa itu dilakukan tanpa kesepakatan hukum yang mengikat dengan negara-negara hilir, sementara Addis Ababa bersikeras proyek tersebut merupakan bagian dari hak kedaulatan atas sumber daya alamnya.
Pemerintah Mesir menegaskan bahwa Sungai Nil memasok lebih dari 90 persen kebutuhan air tawar bagi lebih dari 100 juta penduduknya. Kementerian Luar Negeri Mesir dalam beberapa kesempatan menyampaikan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pengisian dan pengoperasian bendungan secara sepihak berpotensi mengurangi debit air yang mengalir ke wilayahnya, terutama pada musim kemarau berkepanjangan.
Di sisi lain, Ethiopia memandang GERD sebagai tulang punggung transformasi ekonominya. Bendungan dengan kapasitas pembangkitan listrik ribuan megawatt itu diproyeksikan mengakhiri krisis energi yang selama puluhan tahun menghambat industrialisasi dan menyisakan sebagian besar penduduk tanpa akses listrik memadai. Pejabat Ethiopia berulang kali menyatakan tidak berniat merugikan negara hilir dan membuka ruang bagi pertukaran data teknis.
Sudan, sebagai negara yang terletak di antara kedua pihak, berada dalam posisi rentan. Khartoum mengakui potensi manfaat bendungan dalam pengendalian banjir tahunan, namun mengkhawatirkan keselamatan infrastruktur air di sepanjang Nil Biru apabila operasi bendungan tidak dikoordinasikan secara transparan. Konflik internal yang masih berlangsung di Sudan turut memperlemah posisi tawarnya dalam perundingan.
Uni Afrika telah beberapa kali memfasilitasi dialog tripartit, namun pembicaraan berulang kali menemui jalan buntu pada isu mekanisme penyelesaian sengketa dan status hukum kesepakatan. Sejumlah pengamat menilai kebuntuan tersebut mencerminkan kekosongan kerangka hukum internasional yang efektif untuk pengelolaan sungai lintas batas, khususnya ketika kepentingan pembangunan berbenturan dengan kebutuhan dasar akan air.
Para analis memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat memperburuk situasi. Pola curah hujan yang semakin tidak menentu di dataran tinggi Ethiopia berpotensi membuat perhitungan teknis mengenai volume air menjadi tidak dapat diandalkan. Tanpa mekanisme koordinasi permanen, kawasan Tanduk Afrika dan Afrika Utara dinilai berisiko menghadapi persaingan sumber daya air yang lebih tajam pada dekade mendatang.